Paska Disegel Tahun Lalu, Dugaan Eksploitasi Air muria Kembali Marak Dilakukan, Warga Demo

oleh
Jalan Miring, para peserta unjukrasa maraknya kembali eksploitasi atas air Muria berunjukrasa di pendopo Kabupaten Kudus (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Tak pernah merasa jera lembaga ini menyuarakan keprihatinannya pada eksploitasi air di kawasan pegunungan Muria , aksi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LSM Lepasp) dibawah pimpinannya Acmad Fikri dan waraga sekitar kawasan Muria, siang tadi kembali berunjukrasa menolak menjamurnya kembali tindakan eksploitasi air muri, Kamis (29/11/2018)

Achmad Fikri menengarai, eksploitasi (untuk komersialisasi) atas air permukaan di kawasan Gunung Muria kembali dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha di wilayah Desa Colo, Kajar dan sekitarnya, setelah beberapa waktu pernah dilakukan penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Lusi Juana, Fikri dan warga pengunjukrasa yang sebagian besar warga kawasan Muria menuding eksploitasi atas air muria untuk komersial kembali dilakukan.

Dalam orasinya, Achmad Fikri, Koordinator Lapangan LSM Lepas mengatakan bahwa eksploitasi air gunung muria harus segera ditutup karena merusak lingkungan dan menurunkan perekonomian warga di lerang muria (Kajar-Red). Diungkapkannya, menyusutnya aliran air di Montel merupakan salah satu akibat dari kegiatan eksploitasi air bersih di lereng muria.

TRENDING :  Kembangkan Bakat Kreativitas, 391 Siswa Ikuti Pekan Seni Pelajar Kabupaten Kudus

“Dahulu sungai Montel melimpah airnya, akan tetapi kini debitnya sangat kecil. Hal ini terjadi karena aliran sungai di atas Montel telah dikapling-kapling dan dipasang pralon besar-besar, sehingga debit air yang turun ke bawah sangat kecil. Kondisi ini membuat pertani (Kajar) tidak bisa mengairi sawahnya. Jangankan tiga kali panen dalalam setahun, satu atau dua kali panenpun mereka harus berspekuliasi,” tukas dia.

Dikatakannya, pada 8 November 2017 kemarin dari dinas terkait telah melakukan penutupan terhadap 21 usaha air ilegal di lima desa di wilayah lerang gunung muria. Karena penutupan bersifat pembinaan, yang tidak disertai dengan penertiban Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Saat ini para pelaku sudah berani terang-terangan mengambil air muria lagi.

TRENDING :  Kebakaran Ban Di Samping Toko Mahkota, Sabotase?

Setelah melakukan unjuk rasa, mereka melakukan audiensi di Lantai 2 Ruang Setda Kudus. Dalam audiensi tersebut, Djati Solechah, Kepala Satpol PP Kudus, menegaskan bahwa pada dasarnya Pemkab telah berkomitmen untuk tidak memberikan izin eksploitasi air di lereng gunung muria secara ilegal. Ditegaskannya, sejak tanggal 8 November 2017, pihaknya secara rutin melaksanakan patroli di area gunung muria dan hasilnya tidak ada pengusaha yang mengambil air di Colo.

“Sebagian pengusaha air telah mengambil air dari PDAM Cendono dan kami telah melakukan pengecekan secara lengkap disana yang diperkuat dengan bukti pembukuannya. Dalam catatn kami ada tiga pengusaha air permukaan yakni di desa Kajar, Piji dan Margorejo. Dan sebagian dari mereka telah mengambil pasokan air bawah tanah. Namun kami akan mengkaji lagi terkait apa yang disampaikan oleh warga Kajar kali ini,” papar Djati Solechah.

TRENDING :  LSM LePAsP Unjukrasa Tuntut Perbaikan Nasib Pekerja Outsourcing

Setelah melakukan audiensi di Gedung Setda, para peserta unjuk rasa melakukan jalan miring mengitari Alun-alun Kudus dan meuju Kejaksaan Negeri Kudus. Di depan kejaksaan mereka sempat melakukan aksi teatrikal pengguyuran air pada tubuh peserta unjuk rasa sebagai simbol penolakan terhadap eksploitasi air di Muria.

Sarwanto, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kudus, yang menyambut kedatangan peserta unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Kudus mengatakan bahwa pihaknya siap membatu mengkoordinasikan hal tersebut kepada Bupati, Polres dan Pemerintah Daerah.

“kalian bisa memberikan lapiran tertulis terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi air muria sebagai barang bukti. Untuk kemudian dilaporkan ke pihak berwajib sehingga tindakan tersebut dapat dilakukan proses hukum,” saran Sarwanto. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :