Paska ditolaknya Uji Materi Perda Karaoke Oleh MA, LSM Minta Pemkab Segera Bersihkan Kudus Dari “Karaoke”

by

Kudus, isknews.com – Kekalahan para pelaku usaha kafe dan karaoke untuk mendapat legalitas di Kabupaten Kudus dalam Judicial review di Mahkamah Agung (MA), dan kemenangan eksistensi Perda inisiatif yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dukungan sebagian besar warga Kudus, seharusnya menjadikan Pemkab Kudus lebih memiliki peran tegas dan percaya diri yang tinggi dalam menertibkan kegiatan usaha yang sudah dinyatakan ilegal untuk beroperasi di kudus, namun Pemkab dinilai terlalu lamban dan cenderung plintat-plintut, dalam menertibkan mereka.

TRENDING :  Diduga Depresi, Warga Purworejo Nekat Gantung Diri

Hal itu terungkap pada audiensi para aktivis dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kudus dengan pimpinan instansi tim Penegakan Perda Karaoke, di ruang ajudan bupati Kudus (12/8). Pimpinan instansi yang menerima mereka, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (PPT) Refly Aksiyanto, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Djati Djati Soelichah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  (Pol PP) Abdul Halil.

“Jika aparat terkait tidak segera melakukan tindakan menutup usaha hiburan malam tersebut kami akan bergerak dengan cara kami sendiri,” ujar Ketua LSM LepasP, Acmad Fikri, mewakili rekan-rekannya yang hadir dalam audiensi.

TRENDING :  Tersinggung Ucapan Oknum Satpol PP, Warga Mengadu ke Komisi A DPRD Kudus
KOMENTAR SEDULUR ISK :