Paska ditolaknya Uji Materi Perda Karaoke Oleh MA, LSM Minta Pemkab Segera Bersihkan Kudus Dari “Karaoke”

Paska ditolaknya Uji Materi Perda Karaoke Oleh MA, LSM Minta Pemkab Segera Bersihkan Kudus Dari “Karaoke”

Kudus, isknews.com – Kekalahan para pelaku usaha kafe dan karaoke untuk mendapat legalitas di Kabupaten Kudus dalam Judicial review di Mahkamah Agung (MA), dan kemenangan eksistensi Perda inisiatif yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dukungan sebagian besar warga Kudus, seharusnya menjadikan Pemkab Kudus lebih memiliki peran tegas dan percaya diri yang tinggi dalam menertibkan kegiatan usaha yang sudah dinyatakan ilegal untuk beroperasi di kudus, namun Pemkab dinilai terlalu lamban dan cenderung plintat-plintut, dalam menertibkan mereka.

Hal itu terungkap pada audiensi para aktivis dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kudus dengan pimpinan instansi tim Penegakan Perda Karaoke, di ruang ajudan bupati Kudus (12/8). Pimpinan instansi yang menerima mereka, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (PPT) Refly Aksiyanto, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Djati Djati Soelichah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  (Pol PP) Abdul Halil.

“Jika aparat terkait tidak segera melakukan tindakan menutup usaha hiburan malam tersebut kami akan bergerak dengan cara kami sendiri,” ujar Ketua LSM LepasP, Acmad Fikri, mewakili rekan-rekannya yang hadir dalam audiensi.

TRENDING :  Polisi Amankan PNS Kudus Pengguna Narkoba

Dengan ditolaknya uji materi Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang hiburan diskotik, klub malam, Pub dan Karaoke oleh Mahkamah Agung (MA), Pemkab Kudus, dalam hal ini diminta untuk segera merealisasikan dengan melakukan tindakan nyata di lapangan, yakni menutup semua usaha karaoke dan hiburan malam lainnya yang ada di Kudus. “Kedatangan kami ke sini adalah upaya terakhir, sebelum kami mengambil langkah melakukan sweeping karaoke yang masih beroperasi.” ujar Fikri.

TRENDING :  ​Unjukrasa Para Pekerja Karaoke Di Depan Pendopo Kudus

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Kantor PPT, Refly Aksiyanto, mengatakan, pihaknya bersama tim Penegakan Perda Karaoke yang terdiri aparat Kesbangpol, Pol PP, Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, sudah mendatangi sejumlah usaha karaoke. Kedatangan pada malam hari itu, menemukan usaha karaoke yang sedang buka dan menerima tamu, sehingga kepada pemiliknya diminta untuk menutup dan tidak beroperasi lagi.
“Kami bertekad dengan adanya Perda karaoke, di Kudus tidak ada karaoke dan hiburan malam yang buka dan beroperasi.”

TRENDING :  Motor Terbakar Saat Hendak Masuk Ke Rumah

Melengkapi penjelasan Refly, Kepala Sat Pol PP, Abdul Halil, mengatakan Pol PP sudah bertindak dengan mengirimkan surat peringatan (SP) pada Jumat (12/8), kepada semua pemilik usaha karaoke dan hiburan malam di Kudus. “Pemberitahuan tertulis yang isinya meminta agar pemilik karaoke menutup usahanya itu, merupakan SP I yang jika tidak ada tanggapan akan disusul SP II dan SP III.”

Dia menegaskan, dalam melakukan penegakan Perda, tim harus mendasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). “Jangan sampai kami melakukan tindakan hukum, malah melanggar hukum.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post