PAW Anggota Panwaslu Jepara Dilakukan Bulan Ini

oleh

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Kekosongan satu posisi di Panwaslu Kabupaten Jepara dalam waktu dekat ini akan segera terisi. Adalah Sujiantoko, yang akan mengisi posisi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) yang dalam waktu sekitar sebulan ini lowong lantaran ditinggalkan oleh Muntoko, yang memilih pindah menjadi komisioner KPU Jepara melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Jepara Abdul Khalim menyebut jika Bawaslu Jateng telah melakukan klarifikasi kepada Sujiantoko pada Senin (11/12/2017) di kantor Panwaslu Jepara. Dalam klarifikasi meminta kesediaan Sujiantoko ini dilakukan langsung oleh Sri Sumanta, Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Jateng. “Iya, konfirmasi kepada yang bersangkutan sudah dilakukan oleh Bawaslu kemarin (Senin) di kantor Panwaslu Jepara,” ujar Khalim, Selasa (12/12/2017) usai kegiatan Rakernis Penyelesaian SPJ yang dilakukan di Hotel D,season Premiere, Bandengan.

TRENDING :  Stok Darah di PMI Jepara Minim

Berdasarkan konfirmasi itu, lanjut Khalim, Sujiantoko menyatakan kesanggupan dan kesediannya untuk bergabung menjadi komisioner Panwaslu Jepara. Konfirmasi ini memang langsung dilakukan kepada Sujiantoko, lantaran dirinya menduduki peringkat ke empat dalam seleksi yang digelar sebelumnya. “Yang bersangkutan sudah menyatakan kesediaannya termasuk bekerja penuh waktu,” imbuhnya.

TRENDING :  Panwaslu Jepara Mulai Lakukan Pemetaan TPS Rawan

Lebih lanjut Abdul Khalim mengungkapkan, pelantikan Sujiantoko akan dilakukan Desember ini. Hal ini agar kekosongan posisi Divisi PHL segera terisi. Sebab, posisi tersebut sangat vital dalam proses pengawasan tahapan pemilihan Gubernur maupun Pemilu 2019. “Kemungkinan pelantikan akan dilakukan tanggal lima belas ini di Jepara,” jelasnya.

TRENDING :  KPU Pati Akan Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Pilgub 2018

Abdul Khalim berharap Sujiantoko bisa segera bergabung dengan penuh waktu. Sebab, sepeninggalan Muntoko yang dilantik menjadi anggota KPU pada 13 November 2017 lalu, tugas divisi PHL ditangani secara bersama oleh dua komisioner yang ada. “Divisi PHL cukup banyak tanggungjawabnya, jika dirangkap dikhawatirkan tidak maksimal. Sehingga dengan adanya anggota definitif ini tugas pengawasan bisa lebih optimal,” tandas Abdul Khalim. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :