Pemegang SKTM Tetap Wajib Mengikuti Seleksi Zonasi dan Nilai Akhir

oleh
Pemegang SKTM Tetap Wajib Mengikuti Seleksi Zonasi dan Nilai Akhir
Foto: Sampai hari keempat, Rabu (4/7/2018), antusias pendaftar di SMKN 1 Kudus masih tinggi, mereka datang memakai seragam asal sekolah, dan ditemani oleh orang tua atau wali. (Aris Sofiyanto/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online secara mandiri telah diselenggarakan di beberapa sekolah, sepertihalnya di SKMN 1 Kudus yang pendaftarannya dibuka tanggal 1 – 6 Juli 2018. Sampai hari keempat, Rabu (4/7/2018), antusias pendaftar masih tinggi, mereka datang memakai seragam asal sekolah, dan ditemani oleh orang tua atau wali.

Imam Santosa, Ketua PPDB SMKN 1 Kudus menjelaskan, Dalam PPDB tahun ini, kami menyediakan 7 meja lengkap dengan piranti komputer dan printer-nya. Satu meja diantaranya khusus melayani sekaligus memandu pendaftar yang ingin registrasi online.

TRENDING :  Pameran Seni Jadi Ajang Unjuk Kreatifitas Siswa

“Setelah calon peserta didik menuju tempat pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, calon peserta didik akan dibantu oleh operator kami untuk melakukan entry data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan,” terangnya.

Selama ini, lanjut Imam, pendaftar yang mencabut berkas belum ada, hanya saja ada yang pindah pilihan jurusan. Bagi pendaftar yang kurang mampu, boleh mendaftar dengan mengisi kuota yang telah disediakan, yakni 25 persen dari daya tampung sekolah.

TRENDING :  MUI Kudus Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Surabaya

“Hal itu naik 5 persen dari tahun lalu, Pasalnya untuk siswa kurang mampu disediakan tambahan 20 persen, KIP tahun kemarin bukan kuota khusus, melainkan poinnya ditambah,” jelas Imam.

Hanya saja, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak membuat pemegang surat tersebut langsung masuk ke sekolah yang dituju. Pemegang kartu tetap wajib mengikuti seleksi zonasi dan nilai akhir. “Seleksi-nya sesama SKTM karena dia memiliki kuota tersendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, Jika tahun lalu menggunakan KIP, tahun ini diganti SKTM, alasannya beragam, satu diantaranya karena SKTM sudah update, dengan ditanda tangani atau persetujuan dari Camat, “Awalnya harus ada tanda tangan diatas materai oleh camat, akan tetapi setelah ada kesepakatan lalu tidak di anjurkan, melainkan cukup SKTM saja, tanpa tandantangan ber materai,” jelasnya.

TRENDING :  Satreskrim Polres Kudus Sidak Makanan Kaleng Mengandung Cacing di Hypermart dan Swalayan Ada, Hasilnya...

Satu lagi, tambahnya, “SKTM tidak boleh dipalsukan, misal ditemukan kerancuan data setelah disurvei ke lokasi (rumah siswa, Red), dan terbukti memalsukan data, maka kami tidak segan-segan melaporkan ke polisi,” pungkasnya (AJ/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :