Pemkab dan DPRD Sepakati Formula Gaji Outsourcing Yang Belum Terbayar

by
isknews
Foto: Pekerja outsourcing perkantoran sedang melakukan tugasnya. (Yuliadi Muhammad/isknews.com)

Kudus, ISKNEWS.COM – Paska aksi unjukrasa yang dilakukan oleh sejumlah LSM yang dipimpin oleh Achmad Fikri, pekan sebelumnya, kini pemanfaatan tenaga alih daya di lingkungan OPD di Pemkab Kudus dilakukan evaluasi. Hal tersebut terungkap pada audiensi yang dilaksanakan di DPRD Kudus oleh seluruh penyedia jasa outsourching, beserta sejumlah Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait, Inspektorat dan Sekretaris DPRD Kudus Jatmiko Muhardi, dan perwakilan sejumlah OPD lainnya.

TRENDING :  Hingga November, Baru Sebagian Kecil Perusahaan Yang Serahkan Struktur dan Skala Upah

Rapat audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, Dedhy Prayogo, dan Agus Wariono. Kamis (26-04-18). Dalam audiensi tersebut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengungkapkan, dua bulan gaji tenaga outsourcing pada Januari dan Februari tidak dibayarkan, lantaran anggaran yang dialokasikan memang hanya untuk 10 bulan. “Penyebabnya proses lelang baru dilakukan di bulan Februari, karena menunggu proses pengesahan APBD,” jelasnya.

Hanya saja, lanjutnya, selama Januari-Februari, para tenaga outsourching tetap dipekerjakan, meski dengan resiko tidak menerima gaji, karena kontrak kami dengan Pemkab memang 10 bulan. “Ketika sudah ada kesepakatan bersama APBD antara DPRD dan bupati Kudus, OPD bisa langsung melaksanakan lelang, ketika APBD sudah dikirim ke gubernur untuk dievaluasi, OPD sudah bias melaksanakan lelang.”

TRENDING :  Warga Ucapkan Terima kasih Telah Dibuatkan Jamban Oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa

KOMENTAR SEDULUR ISK :