Pemkab Kembali Diingatkan Tak Paksakan Lima Hari Sekolah

oleh
Pemkab Kembali Diingatkan Tak Paksakan Lima Hari Sekolah
Foto: Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV. (Istimewa)

Pati, ISKNEWS.COM – Keberadaan madrasah diniyah (Madin) dan taman pendidikan Alquran (TPQ) mutlak dijaga semua pihak. Karena itu, anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV kembali mengingatkan pemerintah di level daerah, mulai provinsi hingga kabupaten/kota untuk tidak memaksakan kebijakan lima hari sekolah.

“Pemerintah memang tengah memrogramkan penguatan pendidikan karakter dengan mengitegrasikan sekolah/madrasah dengan madrasah diniyah (Diniyah). Namun, bukan berarti harus menerapkan lima hari sekolah,” ujarnya, Rabu (25-07-2018).

Anggota Legislatif asal Pati ini mengaku, perlu mengingatkan hal itu lantaran telah muncul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada Satuan Pendidikan Fomal. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

TRENDING :  20 Tahun Rusak Jalan Penghubung Desa Pakem – Prawoto Diperbaiki

Menurutnya, dalam Perpres maupun Permendikbud itu, terdapat pilihan dalam menyelenggarakan PPK pada satuan pendidikan jalur formal. Penyelenggaraannya selama enam atau lima hari sekolah dalam sepekan.

“Pengertiannya, itu tidak wajib dan tidak boleh dipaksakan. Jadi, jangan justru kemudian begitu saja mengambil kebijakan lima hari sekolah tanpa mempertimbangkan sejumlah hal penting,” tegasnya.

Zen mengemukakan, pemberlakuan sekolah selama lima hari dalam sepekan dapat mematikan madrasah diniyah dan TPQ. Sejauh ini, dua lembaga pendidikan nonformal itu, telah terbukti efektif memberikan bekal ilmu keagamaan dan karakter generasi bangsa sehingga tak layak dikesampingkan melalui kebijakan lima hari sekolah.

TRENDING :  Situs sscn.bkn.go.id Tak Dapat Diakses, Pendaftaran CPNS Diundur

Di luar itu, politisi PKB ini juga menjelaskan, lima hari sekolah juga dapat membawa dampak buruk lainnya. Fisik dan psikis anak, terutama pelajar SD/MTs dan SMP/MTs akan terpengaruh. Mereka bisa jadi kecapaian dan tertekan sehingga tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

“Kecuali sekolah yang telah menerapkan boarding school (pondok pesantren) atau sekolah swasta dengan kurikulum plus yang berciri khas,” lanjutnya.

Tidak hanya dua regulasi tersebut. Zen mengungkapkan, dalam waktu dekat juga akan terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur PPK khusus pendidikan keagamaan yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Pola demikian, kata dia, tetap harus memerhatikan lama waktu sekolah.

TRENDING :  Semua Kecamatan Bakal Gelar Pilkades Serentak, Kecuali Kecamatan Ini

“Silakan saja itu diatur, tetapi waktu belajarnya tidak sampai sore atau maksimal jam 13.30. Itu agar anak-anak tetap dapat mengikuti kegiatan keagamaan di Madin, TPQ, dan pesantren,” tandasnya.

Keberadaan Madin dan TPQ telah lama ada, serta menyebar di hampir semua desa di daerah. Lembaga pendidikan nonformal itu diadakan masyarakat untuk memberi bekal ilmu agama dan penguatan karakter anak. Sudah sewajarnya kebijakan PPK yang baru ditetapkan pemerintah tidak boleh memberangus Madin dan TPQ.(IN/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :