Pemkab Kembali Diingatkan Tak Paksakan Lima Hari Sekolah

by
Pemkab Kembali Diingatkan Tak Paksakan Lima Hari Sekolah ISKNEWS.COM
Foto: Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV. (Istimewa)

Pati, ISKNEWS.COM – Keberadaan madrasah diniyah (Madin) dan taman pendidikan Alquran (TPQ) mutlak dijaga semua pihak. Karena itu, anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV kembali mengingatkan pemerintah di level daerah, mulai provinsi hingga kabupaten/kota untuk tidak memaksakan kebijakan lima hari sekolah.

TRENDING :  Mahasiswa UNDIP Semarang Berikan Penyuluhan Masyarakat Pelemgede

“Pemerintah memang tengah memrogramkan penguatan pendidikan karakter dengan mengitegrasikan sekolah/madrasah dengan madrasah diniyah (Diniyah). Namun, bukan berarti harus menerapkan lima hari sekolah,” ujarnya, Rabu (25-07-2018).

Anggota Legislatif asal Pati ini mengaku, perlu mengingatkan hal itu lantaran telah muncul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada Satuan Pendidikan Fomal. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

TRENDING :  Ini Alasan Stadion Joyokusumo Tak Terawat

Menurutnya, dalam Perpres maupun Permendikbud itu, terdapat pilihan dalam menyelenggarakan PPK pada satuan pendidikan jalur formal. Penyelenggaraannya selama enam atau lima hari sekolah dalam sepekan.

TRENDING :  Dibuat Lebih Nyaman, Ruang Baca Difabel di Perpusda Masih Sepi Pengunjung

“Pengertiannya, itu tidak wajib dan tidak boleh dipaksakan. Jadi, jangan justru kemudian begitu saja mengambil kebijakan lima hari sekolah tanpa mempertimbangkan sejumlah hal penting,” tegasnya.

KOMENTAR SEDULUR ISK :