Pemkab Pati Bakal Tarik Pengisian Perangkat Desa Ke Pemkab

oleh
ISKNEWS.COM

Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Terkait pengisian perangkat desa di Bumi Mina Tani, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati saat ini melangsungkan kajian untuk membuat kebijakan baru. Nantinya, pengisian perangkat desa tidak lagi dilangsungkan di desa-desa setempat, melainkan bakal ditarik ke Pemkab.

Rencana kebijakan tersebut mengemuka, setelah Bupati Pati Haryanto menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 141.32/005 tentang, pelaksanaan pengisian perangkat desa 2018. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam edaran tertanggal 2 Januari itu.

Poin pertama, meminta Camat untuk menginformasikan kepada Kepala Desa di wilayahnya masing-masing, bahwa pengisian perangkat desa pada 2018 dibatasi sampai April. Itu didasarkan atas pertimbangan untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemerintahan desa, sekaligus persiapan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta Pilkades serentak 2018.

TRENDING :  BNN Serahkan Hasil Tes Urine ASN dan Kades, Ini Hasilnya

ISKNEWS.COM

Kedua, selepas bulan April mekanisme ujian tertulis pengisian perangkat desa difasilitasi oleh Pemkab. Konsekuensinya, biaya juga ditanggung Pemkab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TRENDING :  Ingin Pengisian Perangkat Desa Gandeng Pihak Ketiga

Diketahui, selama ini pelaksanaan pengisian perangkat desa didasarkan atas Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 8 tahun 2016, tentang Perubahan atas Perbup Pati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

“Memang ada rencana ke arah sana, tetapi kami masih melangsungkan kajian terkait hal itu. Karena apa, perlu kesiapan matang untuk melaksanakan rencana tersebut,” beber Asisten Pemerintahan Sekda Pati, Sudiyono, Jumat (05/01/2018).

TRENDING :  Jembatan Slungkep Direvitalisasi, Jalan Ditutup Sementara

Lanjutnya, pihaknya masih melakukan kajian khususnya legal formal yang dapat dijadikan acuan kebijakan tersebut. misalnya, merubah Perbup sebelumnya serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Pemberlakuan mekanisme baru ini didasarkan untuk transparansi dan peningkatan kualitas seleksi, efisiensi anggaran dan meminimalisir potensi masalah,” tandasnya. (Wr)

KOMENTAR SEDULUR ISK :