Pemprov Jateng, Uji Coba Sistem Presensi Elektronik Berbasis Online Di 12 SKPD

Pemprov Jateng, Uji Coba Sistem Presensi Elektronik Berbasis Online Di 12 SKPD

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sedang menguji coba sistem presensi elektronik yang langsung terkoneksi secara online di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sistem yang diterapkan di 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai Agustus 2016 itu untuk mengetahui siapa saja pegawai yang hadir tepat waktu, terlambat, dan izin.

Uji coba itu disambut baik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddy Chrisnandi. Dia mengatakan, sistem elektronik tersebut perlu dikembangkan dan dijadikan role model untuk digunakan di seluruh lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah.

“Di Jateng, sebagian daerah sudah menggunakan sistem presensi elektronik. Dan khusus untuk Provinsi Jateng sudah mengujicoba sistem presensi elektronik di 50 persen SKPD. Kami minta sistem elektronik ini dikembangkan dan dijadikan satu role model untuk digunakan di seluruh lingkungan pemerintahan di Jateng,” tuturnya saat melakukan kunjungan kerja di BKD Jateng didampingi Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Eddy Djoko Pramono SH MH MT, Jumat (15/7).

BACA JUGA :  Ganjar : Tumbuhnya Kepercayaan Diri Siswa Akan Tentukan Prestasi Siswa

Ditegaskan, presensi manual harus mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem elektronik. Tak cukup sampai disitu, disiplin dan kehadiran pegawai harus diinformasikan secara terbuka. Sehingga, masyarakat umum juga bisa mengetahui seperti apa kedisiplinan dan produktivitas PNS yang sudah dibayar oleh negara dengan menggunakan uang rakyat.

“Sudah kewajiban kami di jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, untuk melayani masyarakat dengan baik dalam hal meningkatkan produktivitasnya. Jadi, kuncinya kan disitu. Sebelum bicara produktivitas dan pelayanan publik, kuncinya adalah bagaimana disiplinnya, bagaimana presensinya, bagaimana cara melakukan presensi. Ini persoalan sepele, tapi selama ini kita mengabaikan,” paparnya.

Yuddy juga mengimbau agar kantor-kantor pemerintah bisa menggunakan teknologi presensi yang lebih maju, seperti sensor retina karena memiliki keakuratan tinggi. Dari segi harga, tidak terpaut terlalu jauh dari finger print.

“Gunakan teknologi yang lebih advance, yang lebih maju, seperti sensor retina mata. Tapi tidak usah semuanya langsung baru. Kalau ada finger print-nya ya tetap digunakan. Kalau rusak baru mengadakan (sensor retina). Yang belum ada, tingkatkan teknologinya,” pintanya.

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post