Pencairan Dana Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Pencairan Dana Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) di wilayah Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Jawa Tengah, diedarkan pada skala prioritas pembangunan. Hal itu menjadi salah satu pengendalian yang dilakukan Camat Kedungtuban, Dasiran.

Dari pencairan 60% DD tahap I tahun 2017 ini, proses pencairannya dilakukan sebanyak 3 kali, sesuai rekomendasi dari camat. Dengan tetap mengajukan permohonan pencairan sesuai dengan rencana kegiatan yang dibiayai dari anggaran 60% tersebut. “Memang harus dilakukan seperti itu. Kami tidak berani langsung memberikan rekomendasi seluruhnya. Karena itu cukup beresiko,” kata dia.

Adapun pecairan untuk tahap pertama itu, diberikan rekomendasi untuk termin pertama sebesar 40%. “Itupun harus kegiatan yang menjadi skala prioritas. Selanjutnya termin ke-dua 30% setelah Laporan pertanggung Jawabannya selesai, kemudian sama pada termin ke-3 sebesar 30%,” ungkapnya.

TRENDING :  Kerusakan Jalan di Cepu Dianggarkan 1 Milyar

Dalam proses pencairan itu, dirinya mengaku harus melakukan verifikasi dengan teliti. “Karena Verifikasi terakhir ada pada kecamatan. Jadi jangan sampai ada yang keliru,” kata dia.

Dasiran mengaku, dalam proses pembangunan yang dilakukan pihak desa, diselesaikan 100%. “Itu boleh saja dilaksanakan sampai selesai. Yang kami kendalikan disini adalah pencairannya. Dan cepat lambatnya pencairan itu tergantung desa,” terangnya.

TRENDING :  Pilkades Serentak Di Kudus Jumat Ini Hari Terakhir Pemberkasan Administrasi

Dalam pembangunan yang dilakukan desa, dirinya menganggap bahwa, pekerjaan pavingisasi yang dikerjakan kebanyakan desa menjadi salah satu faktor penghambat. Sebab, menurut dia, dalam pemesanan paving dipastikan dilakukan bersamaan. Sehingga harus mengantre dalam waktu yang cukup lama. Disamping itu juga butuh waktu untuk melakukan droping ke masing-masing desa pemesan. “Kendalanya paving, karena pesannya bersamaan,” tutur Camat.

TRENDING :  LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA AKREDITASI

Berbeda kondisinya, jika pihak desa melakukan pemesanan terlebih dulu dengan memberikan uang muka kepada perusahaan penyedia barang. Kemudian, lanjut dia, barang bisa diterima desa meskipun belum ada pencairan Dana Desa.

“Desa belum tahu bulan berapa Dana Desa cair. Sehingga mereka tidak berani melakukan pemesanan,” ujarnya.

“Kalau dalam pencairan sendiri sejauh ini tidak ada kendala. Karena kita menjadi salah satu kecamatan paling awal dalam pencairan Dana Desa,” pungkasnya. (As)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post