Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Turun 17,17 persen

oleh

Kudus, isknews.com – Penurunan Pendapatan Daerah (PD) pada APBD 2018 sebesar 17,17 persen, antara lain dikarenakan belum tercantumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Noryasin, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Selasa (14/11). Rapat dengan acara Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kudus, atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Kudus TA 2018 itu, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ilwani. Hadir, unsur Forkompinda, ketua PN Kudus, jajaran eksekutif dan 28 dari 45 orang jumlah dewan.

TRENDING :  Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Pati 2017 Melebihi Target

Sekda selaku wakil bupati yang berhalangan hadir, selanjutnya menjelaskan, terkait dengan penurunan PD sebesar Rp 344,332 milyar atau sebesar 17,17 persen itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab, dalam manajemen serta sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pencapaian target PD, adalah dengan melaksanakan insentifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melalui peninjauan kembali regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

TRENDING :  LPJ Belum Selesai Dana Desa Tak Bisa Cair

Selain itu, lanjutnya, Pemkab juga akan melakukan evaluasi dan monitoring langsung ke obyek-obyek PD, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pemungut, penyederhanaan sistem pelayanan, sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi. “Tindakan lainnya, berupa penegakan Perda serta sosialisasi kepada wajib retribusi terkait dengan regulasi baru.”

TRENDING :  Masih Banyak Responden Yang Resisten Pada Petugas Sensus Ekonomi

Mengenai turunnya PAD sebesar Rp 70,816 miliar, Sekda menerangkan antara lain disebabkan adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 33 Tahun 2017, yang mengamanatkan pendapatan BOS untuk kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah pusat, pada anggaran 2018, dianggarkan pada lain-lain PD yang sah. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :