Penentuan Besaran Upah Buruh Tak Lagi Melalui Survai KHL

Penentuan Besaran Upah Buruh Tak Lagi Melalui Survai KHL

Kudus, isknews.com – Penenentuan besaran upah pekerja/buruh, tidak lagi berdasarkan dari hasil surve kebutuhan hidup layak (KHL). Kebijakan tersebut berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,di mana disebutkan, penentuan upah pekerja/buruh diputuskan dalam musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten dengan melibatkan semua unsur di dalamnya, sebelum kemudian diusulkan ke bupati dan gubernur setempat.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dissosnakertrans) Kabupaten Kudus, Lutfhul Hakim, yang dihubungi isknews.com, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kudus, Rabu (27/9) lalu,  mengatakan hal itu. Menurut dia, sebagaimana ketentuan yang berlaku, untuk penentuan besaran upah, Dewan Pengupahan melakukan surve KHL  ke sejumlah pasar, untuk mendapatkan data harga-harga kebutuhan pokok. Hasil surve KHL itulah yang dijadikan dasar penyusunan penentuan besaran upah. “Surve KHL dilakukan maksimal tiga kali dengan melibatkan semua unsur Dewan Pengupahan.”

TRENDING :  Rendahnya Hasil Survai KHL Buruh 2015, SPSI: " Peran Kami Dalam Survai Dewan Pengupahan Hanya Sebagai Pencacah"

Namun setelah hasil survei KHL itu dibawa ke meja perundingan Dewan Pengupahan, ungkapnya lanjut, sering kali tidak ada titik temu mengenai besaran upah. Penyebabnya, pihak wakil pekerja/buruh mengajukan angka tertinggi upah minimum kabupaten (UMK), sedangkan pihak wakil pengusaha mengajukan angka terendah. “Akhirnya bisa dipastikan perundingan itu deadlock, sehingga pihak pemerintah/dinas terkait bertindak sebagai penengah, yakni melaporkan ke bupati untuk ditindak lanjuti.”

Menyikapi kondisi di atas, pemerintah pun menerbitkan Perturan Pemerintah (PP) RI Nomer 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hal yang harus dipenuhi dalam penentuan besaran upah, adalah melalui atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Ketentuan itu tercantum dalam PP tersebut, pada Bab 1 Ketentuan Umum, nomer 5,  perjanjian kerja adalah perjanjan antara pekerja/buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang membut syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

TRENDING :  Perusahaan Wajib Berikan THR Kepada Pekerja

Selanjutnya pada nomer 7, disebutkan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Mengenai serikat pekerja, adalah sebagaimana disebutkan pada nomer 10 dalam Bab 1 ini, serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjungkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.“Dengan tidak dilakukannya Surve KHL, jelas ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Karen itulah, perundingan Dewan Pengupahan diupayakan bisa menentukan titik temu penentuan besaran UMK,” tegas Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Kudus itu. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post