Penentuan Besaran Upah Buruh Tak Lagi Melalui Survai KHL

by
ISKNEWS.COM

Kudus, isknews.com – Penenentuan besaran upah pekerja/buruh, tidak lagi berdasarkan dari hasil surve kebutuhan hidup layak (KHL). Kebijakan tersebut berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,di mana disebutkan, penentuan upah pekerja/buruh diputuskan dalam musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten dengan melibatkan semua unsur di dalamnya, sebelum kemudian diusulkan ke bupati dan gubernur setempat.

TRENDING :  Hasil Akhir Survei KHL Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, Angkanya Tetap Lebih Kecil Dari UMK 2015

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dissosnakertrans) Kabupaten Kudus, Lutfhul Hakim, yang dihubungi isknews.com, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kudus, Rabu (27/9) lalu,  mengatakan hal itu. Menurut dia, sebagaimana ketentuan yang berlaku, untuk penentuan besaran upah, Dewan Pengupahan melakukan surve KHL  ke sejumlah pasar, untuk mendapatkan data harga-harga kebutuhan pokok. Hasil surve KHL itulah yang dijadikan dasar penyusunan penentuan besaran upah. “Surve KHL dilakukan maksimal tiga kali dengan melibatkan semua unsur Dewan Pengupahan.”

Namun setelah hasil survei KHL itu dibawa ke meja perundingan Dewan Pengupahan, ungkapnya lanjut, sering kali tidak ada titik temu mengenai besaran upah. Penyebabnya, pihak wakil pekerja/buruh mengajukan angka tertinggi upah minimum kabupaten (UMK), sedangkan pihak wakil pengusaha mengajukan angka terendah. “Akhirnya bisa dipastikan perundingan itu deadlock, sehingga pihak pemerintah/dinas terkait bertindak sebagai penengah, yakni melaporkan ke bupati untuk ditindak lanjuti.”

TRENDING :  Buruh Kudus Cairkan Dana JHT Untuk Tambahan THR

KOMENTAR SEDULUR ISK :