Pengawas Partisipatif Miliki Peran Penting Dalam Pilkada

oleh

Kudus, isknews.com – Budaya money politik dalam pemilihan kepada dearah (pilkada) di Indonesia. Money politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu, adalah salah satu pelanggaran yang tidak bisa ditolelir dan sanksi pidananya cukup berat. Agar pelanggaran itu tidak terjadi atau setidaknya dicegah, diperlukan pengawasan yang selain oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), juga oleh pengawas partisipatif yang memiliki peranan penting, dalam pengawasan pilkada.

Hal itu disampaikan oleh Juhanah, prakstisi pilkada yang mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, dalam acara “Focus Group Discussion” Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif, Sabtu (16/12/17), di Hotel Griptha.

TRENDING :  Tak Disangka Desain Logo Siswi SMP ini Begitu Filosofis

Kegiatan yang digelar oleh Panwaslu Kabupaten Kudus itu, menghadirkan tiga nara sumber, selain Juhanah, adalah Kepala Bagian Hukum Pemkab Kudus, Suhastuti dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus, Moh Wachibul Minan. Peserta yang diundang penyuluh agama perwakilan dari sembilan kecamatan se Kabupaten Kudus, sebanyak 60 orang.

Menurut Juhanan, jika pengawas partisipatif mengetahui atau menemukan terjadinya pelanggaran pilkada, bisa melaporkan ke Panwaslu. Karena tindakan itu merupakan wujud bentuk konkrit keterlibatan masyarakat, antara lain, memantau pelaksanaan pemilu guna memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan. “Dan yang tidak kalah penting, ikut serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing.”

TRENDING :  Panwas Hentikan Aksi Bagi Doorprize Subroto

Dia selanjutnya menegaskan, kendala pengawasan partisipatif, disebabkan, antara lain, minimnya kesadaran publik atas posisi strategis yang menentukan dalam konteks keberhasilan Pemilu dan Pilkada, ruang yang tersedia untuk berpartisipasi tidak dioptimalkan, mekanisme partisipasi yang prosedural dalam laporan harus menyiapkan bukti-bukti, tidak ada apresiasi terhadap mereka yang berpartisipasi setidaknya tidak menanggung resiko bagi pelapor dan lain-lain.

TRENDING :  Tercepat, Proses Pendaftaran Bapaslon Bupati Hartini – Bowo di KPU

Selain itu, juga tantangan Pemilu 2019 Tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berhimpitan, berakhirnya masa jabatan KPU Provinsi dan Kab/Kota pada pertengahan tahapan, jumlah PPK Pilkada dan Pemilu 2019 berbeda, tatakelola administrasi Pemilu. “Tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, penguatan kewenangan pengawas Pemilu dan kapasitas penyelenggara Pemilu adhoc serta kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak, juga menjadi salah satu kendala pengawasan partisipatif.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :