Peran Masyarakat Dalam Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Minim

oleh
ISKNEWS.COM

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran di setiap gelaran pemilu masih tergolong minim. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jateng, sejauh ini hanya sekitar 20 persen saja dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat. Sisanya, 80 persen masih didominasi oleh temuan-temuan dari jajaran Panitia Pengawas (Panwas). Hal ini disampaikan oleh Teguh Purnomo, Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jateng saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Panwaskab Jepara, di Rumah Makan Maribu, Sabtu (4/11/2017).

Menurut Teguh, minimnya partisipasi ini apakah lantaran masyarakat tidak peduli atau karena masyarakat sudah menyerahkan semua mandat pengawasan pemilu kepada jajaran Panwas. “Ini yang perlu digali lebih jauh, apa memang masyarakat sudah tidak peduli atau pasrah kepada panwas,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan komisioner Bawaslu Jateng ini menyebut jika semua pengawasan diserahkan kepada Panwas, maka tidak akan maksimal. Terlebih dengan adanya tambahan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, kerja Panwas semakin banyak. “Ini belum lagi soal keterbatasan personil yang dimiliki oleh jajaran pengawas. Sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan,” jelasnya.

TRENDING :  KPU Gelar Bimtek "Aplikasi Silon" Bagi Tim IT Balon Bupati Jalur Perseorangan

Zakaria Anshori, Pengelola grup WA Jepara Kita Berintegritas mengungkapkan, pengawasan partisipatif mutlak dilakukan. Menurutnya, Panwas harus membuat model pengawasan partisipatif yang relatif murah dengan membuat aplikasi berbasis Android yang bisa digunakan oleh masyarakat. “Aplikasi Android saya kira sangat efektif, terlebih di Jepara hampir semuanya terjangkau oleh sinyal internet,” ujar Zakaria yang juga politisi ini.

TRENDING :  Sail Karimunjawa 2017 Dibuka

Ketua Panwaskab Jepara Arifin mengungkapkan, pengawasan memang seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman termasuk dengan aplikasi berbasis Android. Saat ini sebenarnya sudah ada aplikasi pengawasan berbasis Android yakni Gowaslu, hanya saja memang masih perlu di optimalkan. “Pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan oleh Panwaskab Jepara di Pilbup lalu sebenarnya sudah baik. Hal ini terbukti dengan masuk nominasi Bawaslu Award. Akan tetapi, memang terus kita tingkatkan,” jelasnya.

TRENDING :  Brigjen Pol Iwan Haris Suyatno Asisten Deputi Politik Nasional Kunjungi Kabupaten Pati

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan,  saat ini yang menjadi tugas berat Panwas yakni mengawasi media sosial. Padahal di dalam aturan, peran Panwas sangat terbatas untuk awasi medsos ini. Meskipun demikian, pihaknya sudah membentuk tim untuk memantau medsos di setiap gawe pemilu. “Medsos ini sangat efektif untuk digunakan sebagai sarana penyebaran black campaign, lantaran masyarakat tidak terlalu selektif,” jelasnya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :