Peran SPSI Tak Hanya Tukang Kutip Iuran Buruh Saja

Peran SPSI Tak Hanya Tukang Kutip Iuran Buruh Saja

Kudus, isknews.com – Peringatan May Day sebagai hari buruh Internasional di peringati hari ini, citra yang tercipta dalam masyarakat terhadap kalangan buruh sangat terkait dengan apa yang dilakukan oleh serikat pekerja. Salah satu parameternya adalah angka-angka partisipasi serikat pekerja pada advokasi problematika buruh dan tenaga kerja.

Organisasi Serikat Pekerja di dalam sebuah perusahaan, pernyataan dan tuntutannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Seperti diketahui, melalui serikat pekerja seharusnya banyak sekali hal positif yang diberikan dan dikembangkan kepada anggota sebagai bagian pekerja di sebuah perusahaan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram dengan baik melalui bidang masing masing, peran advokasi dan penjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Serikat Pekerja harus benar benar menjadi sebuah payung yang melindungi para anggotanya, jangan hanya sibuk mengutip Check Off System (COS) atau semacam iuran wajib dari buruh saja, tetapi juga perjuangkan nasib mereka ketika mereka dalam kondisi sulit oleh kebijakan sepihak dari perusahaan.

TRENDING :  Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid : Pertahun Luar Negeri Butuh 16 Ribu Perawat Kita

Iuran Serikat Pekerja (SP) atau biasa disebut check off system (COS). memang aturan dari federasi/konfederasi yang biasanya dipotong 1% dari gaji pokok, dan itu untuk pembiayaan operasional SP dari tingkat Pimpinan Unit Kerja (PUK) hingga tingkat konfederasi (gabungan SP) dari cabang sampai pusat.

Di Kudus banyak Industri yg mempekerjakan banyak buruh, tapi banyak juga permasalahan yg di alami oleh para buruh yang disebabkan karena perusahaan gulung tikar, misal PR Jambu Bol dan PR Gentong Gotri.

Advokasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tak bisa menyelesaikan kasus perbutuhan tersebut, kasus pada umumnya terkait pada urusan pesangon buruh yg tidak di berikan, dan terlihat SPSI sebagai Serikat Pekerja satu-satunya di hampir perusahaan yang ada di Kudus, gagal mengawal dan mengadvokasi mereka.

Sudah maksimalkah peran serikat buruh bagi kepentingan anggotanya? Apakah peran dan fungsi serikat pekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting dalam sebuah perusahaan sudah ada serikat pekerjanya sesua ketentuan undang-undang.

TRENDING :  Menunggu Persertujuan Gubernur Jateng Bupati Kudus Usulkan UMK Kabupaten Kudus 2016 Rp 1.608.200

Sebagai salah satu serikat pekerja yang paling dominan di Kudus, SPSI, melalui wakil Ketua Konfederasi SPSI Kudus, Noor Khozin menyampaiakan, “karena banyaknya tugas SPSI sebagai sebuah organisasi dengan struktur berjenjang dari pusat hingga ke daerah belum lagi kesamping terkait dengan federasi dan PUK, dampak dari sebuah aktifitas SPSI seolah-olah terlihat tidak berdampak langsung terhadap buruh, padahal sebenarnya SPSI itu memperjuangkan hak-hak mendasar dari para buruh, contohnya penentuan Upah Minimum,” katanya.

Ditambahkannya, “SPSI karena kerjanya harian, artinya setiap saat itu mendampingi buruh sehingga hal-hal kecil tersebut seringkali tidak terlihat gaungnya oleh orang, tapi kalau organisasi lain yang sifatnya temporer sehingga kelihatan, dalam mengadvokasi satu kasus per kasus namun besar misalnya, akan terlihat gaungnya, padahal mungkin hanya beberapa kasus saja yang di advokasi oleh mereka,”ujarnya.

“Kenaikan upah buruh naik dengan sangat signifikan, itu perjuangan siapa? Itu karena tri partij dan salah satu unsur dari tri partij itu adalah serikat buruh, Ujarnya.

TRENDING :  Hasil Akhir Survei KHL Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, Angkanya Tetap Lebih Kecil Dari UMK 2015

“Dulu sebelum ada PP 78 ada yang namanya dewan pengupahan, dan Serikat Pekerja ada di dalamnya, selama ini para buruh menginginkan agar memiliki kekuatan tawar (Bargainning) yang sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial dimana para pekerja sebagai  salah satu unsur utama dari produksi, pengusaha sebagai pemilik modal, dan di kita peran itu sudah kita miliki” jelas Noor Khozin.

Selama ini SPSI sudah mampu dan sudah melakukan berbagai kegiatan advokasi yang berkaitan dengan problematika perburuhan di Kudus bahkan ikut memberikan sumbangan pemikiran dan saran terhadap pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan – permasalahan Ketenagakerjaan, jadi tidak benar kalau kami tidak maksimal melakukan pembelaan terhadap kepentingan buruh,” pungkasnya. (YM)

 

 

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Post Comment

*