Perangkat Desa Harus Netral

oleh
Foto: Saat berlangsung acara sosialisasi Partisipatif Pengawasan Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus Th 2018, di Hotel Proliman Kudus. (Foto : Yuliadi Mohammad/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Perangkat Desa Harus Netral. Netral yang dimaksud, tidak memihak satupun kepada pasangan calon dalam Pilbup dan Pilgub di Kudus, karena keberpihakan terhadap paslon tertentu, hanya akan berdampak negatif untuk stabilitas di desa setempat.

Hal itu disampaikan oleh Dian Nt Hanafi, Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Desa dan BPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Partisipatif Pengawasan Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus Th 2018, yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kudus, di Hotel Proliman Kudus, Kamis (29-03-18).

TRENDING :  Pelantikan Pengurus IDI Cabang Kudus Tahun 2018 - 2021, Berlangsung Secara Hikmat

Hadir, Kasi dan Kaur pemerintahan se Kecamatan Undaan , Mejobo, Jekulo, Bae dan Dawe.
Menurut dia, larangan dan sanksi perangkat dan kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS, 11 Oktober 2016, sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

TRENDING :  Komisi A : Pengisian Perangkat Desa Harus Tunggu Raperda Disahkan

“Pada Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016, menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Sementara itu, Komisioner Panwas, Rif’an, dari Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga menjelaskan, Di Kudus ada 5 paslon bupati dan Wabup Kudus dan ada 2 Paslon Gubernur dan Wagub Jateng, degan sebanyak 1.491 TPS yang pada saatnya nanti akan membentuk pengawas TPS.

TRENDING :  Jelang Pilgub, Persatuan Umat Muslim Harus Terus Dijaga

Dalam PKPU 4 Tahun 2017 tentang kampanye, kampanye adalahh penyampaian visi misi untuk memperkenalkan dan meyakinkan masyaraktat, Pasal 52 huruf j adalah pergkat desa dilarang ikut kampanye, Pasal 29 huruf g, kades dilarang menjadi pengurus partai politik. “Selanjutnya, pada Pasal 29 huruf j, kades dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye pilkada dan pemilu.” (DM/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :