Perbaiki Pencatatan Aset, Fokus Raih WTP

oleh

Rembang, isknews.com (Lintas Rembang) – Selain menginginkan Adipura tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang juga mentargetkan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya, predikat tersebut dianggap sebagai salah satu indikator bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih.

Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz mengatakan selama ini aset-aset Pemkab tidak terurus dengan baik. Oleh sebab itu pengelolaan aset menjadi kendala utama Pemkab Rembang dalam meraih predikat WTP.

“Dari dulu aset hanya didata saja oleh bendahara, sedangkan setelah dicek di lapangan terkadang di data ada namun barangnya tidak ada, begitupun sebaliknya. Di masa pemerintahannya sudah hampir satu tahun ini dengan pendampingan BPKP sudah hampir selesai meskipun masih ada yang belum seperti di dinas pendidikan dan di dinas PU ini bagaimana penilaian aset jalan, aset yang ada di pengairan dan SD,” ujarnya.

TRENDING :  Songsong Adipura, Seluruh OPD Diminta Peduli Kebersihan

Aset sekolah SD selama ini juga masih menjadi persoalan, kasusnya tanah sekolah milik desa, ada juga yang milik perseorangan namun gedungnya milik pemkab. Sebanyak 80 persen keberadaan sekolah SD kondisinya seperti itu.

TRENDING :  Pemkab Jepara Sosialisasikan SiRUP baru

Terkait hal tersebut, Bupati mengambil kebijakan bagi tanah sekolah milik desa atau pribadi yang memang dijual maka akan dibeli. Seperti di SDN Tlogotunggal milik pribadi yang kemudian dijual maka langsung dibeli oleh Pemkab.

Tidak hanya itu, aset berupa jalan juga dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini hal tersebut malah luput dari perhatian Pemkab.

“Sampai penilaian jalan yang 680 kilo itu nilainya berapa, itukan harus muncul semua angka- angkanya. Kita ndak pernah memperhatikan itu, nah sekarang kita dituntut untuk WTP harus ada angka- angkanya. Irigasi yang di PU ada berapa meter, harganya berapa kan antar daerah beda. Di Ngajaran Sale dengan kota beda, itukan tidakpernah terekam di dalam administrasi,” ungkapnya.

Saat ini per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk tim khusus untuk menangani aset, dengan adanya tim tersebut persoalan pencatatan aset diharapkan bisa teratasi. Karena nilai atau harga yang berbeda di tiap daerah menjadi salah satu sulitnya pencatatan aset, sehingga diperlukan kecermatan. (rtw)

KOMENTAR SEDULUR ISK :