Pergub Menyatakan UMK 2016 Kabupaten Kudus Sebesar Rp. 1.608.200, Hanya 3 Daerah Yang Gunakan Formula PP Dan 5 Ditunda

by

Semarang, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016. Jateng menggunakan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65/2014 tentang Petunjuk Teknis Survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dengan 35 bupati/wali kota dan dinas terkait di Lantai II Kantor Gubernur Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (9/11/2015).

TRENDING :  Gubernur : Kepala Desa dan jajarannya Diminta Susun Strategi Besar Bangun Wilayahnya

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ngotot memperjuangan UMK 2016 menggunakan formula PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di 14 kabupaten/kota di Jateng. Di 21 kabupaten/kota lainnya, Apindo Jateng melunak dengan menggunakan Pergub No 65/2014 tentang Petunjuk Teknis Survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Alasannya, sudah telanjur ada kesepakatan UMK antara buruh-Apindo di tingkat kabupaten/kota.

TRENDING :  Serikat Buruh di Jepara Minta Penghitungan UMK Tidak Gunakan PP 78 Tahun 2015

Ketua Apindo Jateng Frans Kongi menegaskan, PP Pengupahan sangat membantu pengusaha dalam memberikan kepastian upah tiap tahunnya. Dengan ini, biaya produksi bisa diprediksi. Aturan yang baru saja dilahirkan ini dinilai memberikan efisiensi industri dan bisnis lantaran tidak perlu dibahas tiap tahun.

KOMENTAR SEDULUR ISK :