Semarang – Teknologi yang semakin canggih membuat perkembangan media massa cetak, elektronik, maupun online kian pesat. Persaingan antarmedia pun tambah ketat. Namun pers dituntut tetap mengedepankan peran dan fungsinya, menjaga profesionalisme, serta memberikan informasi secara obyektif, berimbang, dan edukatif.
“Peran dan fungsi media massa sebagai sarana informasi publik itu sangat penting. Selama ini paradigma bad news is good news masih berlaku. Padahal dari hal-hal yang baik juga bisa menjadi berita bagus,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada tasyukuran memperingati Hari Pers Nasional 2016 dan HUT ke-70 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Gedung Pers Jateng, Selasa (9/2).
Ia mencontohkan saat gubernur Jawa Tengah dan DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbanyak mengembalikan gratifikasi, tidak ada media massa yang memberitakan.
Padahal se-Indonesia hanya Ganjar dan Ahok yang mendapatkan penghargaan tersebut.
Selain itu, menyangkut kondisi ekonomi nasional dan dunia yang sedang kurang bagus, media massa justru gencar memberitakan berbagai hal yang buruk. Akibatnya masyarakat menjadi pesimistis. Terutama berita menyangkut isu hengkangnya sejumlah perusahaan besar dan ancaman PHK ribuan buruh yang meresahkan publik.
“Saya sudah menghubungi menteri untuk mengonfirmasi pemberitaan tentang sejumlah perusahaan yang akan tutup dan ancaman PHK. Jawabannya pemberitaan itu tidak benar, memang ada perusahaan yang
akan tutup tapi jumlah karyawan sekitar 200 orang. Tetapi jika itu sudah masuk media massa bunyinya seolah-olah kita akan kiamat,” terangnya.
Pada kegiatan tersebut, gubernur menegaskan mengkritik pemerintah itu harus, tapi pemberitaan yang positif itu wajib. Apalagi di tengah kondisi bangsa seperti sekarang. Media massa harus menjadi penggerakdan pembangun optimisme masyarakat. Media massa harus menampilkan semangat pemerintah dan masyarakat di perwajahan atau halaman media.
“Bangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan di media massa sehingga publik menjadi optimistis. Dan itu mesti ada tampilannya di dalam wajah-wajah depan media. Sebab kalau tidak, kita akan selalu
menjadi bangsa yang pesimistis serta merasa terpuruk terus karena adanya berita yang buruk saja. Mari kita bangun pers yang positif, yang mengkritik, inovatif, dan edukatif,” tandasnya.
Wartawan senior Koran Pagi Wawasan, Widyartono mengungkapkan kompetensi wartawan memang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kompetensi, dibutuhkan sertifikasi yang biayanya terhitung mahal. Sementara, anggaran PWI tidak cukup untuk itu.
Menanggapi hal tersebut, gubernur siap membantu pendidikan jurnalistik meskipun anggaran yang disediakan tidak banyak.
“Untuk meningkatkan kompetensi wartawan, saya pernah punya ide pendidikan wartawan tapi kepleset. Padahal dana sudah siap untuk para pemenang lomba menulis. Tapi wartawan sendiri yang menolak. Tingginya
biaya sertifikasi saya kira bisa diatasi dengan dua cara. Pertama jangan mahal-mahal dan kedua adalah pemerintah menyubsidi,” terangnya.
Hampir semua lomba jurnalistik, lanjut Ganjar, insan pers Jawa Tengah itu juara, atau dengan kata lain potensi sumber daya manusia jurnalis dari provinsi ini luar biasa. Yang sekarang perlu dirintis adalah seperti
tema kegiatan ini, “Membaca Kembali Kode Etik Jurnalistik”. Karena kode etik jurnalistik dan jurnalisme profesional itu penting untuk dilaksanakan oleh setiap pewarta.
Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyerahkan tali asih kepada tiga perwakilan janda wartawan Jateng. Selain pengurus PWI dan sejumlah janda wartawan Jateng, sarasehan jurnalistik gayeng itu juga
dihadiri beberapa wartawan senior antara lain Sutjipto dan Sri Humaini.
