Pertumbuhan Sektor Perbankan di Jawa Tengah Menggembirakan

oleh
Foto: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Bambang Kiswono saat memberikan sambutan pada pertemuan Ngopi Bareng Wartawan di Semarang, Senin (26-03-2018). (istimewa)

Kudus, ISKNEWS.COM – Pertumbuhan yang cukup menggembirakan dialami sektor perbankan di Jawa Tengah sejak Januari 2018 lalu. Terbukti, jumlah kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp 275 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,03% yoy, dengan share terhadap nasional sebesar 5,84%.

Hal itu dikatakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Bambang Kiswono pada pertemuan Ngopi Bareng Wartawan yang membahas mengenai perkembangan industri jasa keuangan Jawa Tengah, di Semarang, pada Senin (26-3-2018) kemarin.

Selain itu, lanjut Bambang, NPL perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar 2,83%, lebih rendah dibandingkan NPL nasional yang sebesar 2,94%

Apalagi, Perbankan syariah di Jawa Tengah pun juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Pada posisi Januari 2018, jumlah pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar Rp17,7 triliun atau mengalami pertumbuhan 15,71% yoy, dengan share terhadap nasional tercatat sebesar 6,14%. Adapun NPF pembiayaan di Jawa Tengah tercatat sebesar 3,27% atau lebih rendah dibanding NPF nasional yang tercatat sebesar 4,44%.

TRENDING :  SLB Sukoharjo Kebanjiran Setinggi Perut Orang Dewasa

Ditambahkan Bambang, Penyaluran kredit di Jawa Tengah kami rasa telah berjalan efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan. “Hal tersebut bisa terlihat dari jumlah kredit yang disalurkan berdasarkan jenis penggunaannya tersebesar yaitu kredit modal kerja dengan penyaluran sebesar Rp 146 triliun, atau 53% dari keseluruhan penyaluran kredit,” imbuhnya

Disisi lain, perkembangan sektor jasa keuangan non Bank di Jawa Tengah, berdasarkan data Januari 2018 untuk premi asuransi tercatat sebesar Rp 10,9 triliun dengan nominal klaim sebesar Rp 5,2 triliun. Selanjutnya, Aset bersih Dana Pensiun tercatat sebesar Rp 4,63 triliun dengan share terhadap nasional sebesar 1.75% dengan nilai investasi sebesar Rp 4,59 triliun.

Selain itu, nilai piutang perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp 46triliun dengan kontribusi share terhadap nasional sebesar 10,83% dan NPF yang hanya sebesar 0,94% lebih rendah dibanding nasional.

TRENDING :  Ciptakan Iklim Investasi Kondusif, Pemkab Kudus Gelar Business Forum

Sedangkan di sektor pasar modal, posisi Januari 2018 jumlah single investor identity (SID) di Jawa Tengah tercatat sebanyak 58.182, dengan nilai transaksi saham sebesar Rp 8,2triliun.

Selanjutnya, Bambang menambahkan, beberapa waktu lalu masyarakat mulai ditawarkan dengan jenis alternatif pembiayaan baru melalui Peer-to-Peer Lending Financial Technology (Fintech).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan fintech, pada tanggal 28 Desember 2016 OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau Peer-to-Peer Lending.

Sampai dengan Februari, total pinjaman yang disalurkan perusahaan sampai Februari 2018 mencapai Rp 3,54 triliun atau meningkat 38,23 persen (ytd), dengan jumlah penyedia dana 128.119 meningkat 26,93 persen (ytd) dan jumlah peminjam 546.694 tumbuh 110,56 persen (ytd) secara nasional.

TRENDING :  Parade Santri dan Pemberian Beasiswa Tutup Rangkaian HSN di Kudus

Sedangkan di Jawa Tengah sampai dengan Februari 2018, tercatat jumlah pemberi pinjaman (lender) di Jawa Tengah sebanyak 8000 orang dengan transaksi sebesar Rp 66,6 miliar dan jumlah peminjam (borrower) sebanyak 22.000 orang dengan transaksi kurang lebih sebesar Rp 218,8 miliar.

Menurutnya, dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembangan fintech diharapkan sejalan dengan tugas OJK dalam mendorong inklusi keuangan di masyarakat, serta membangun industri jasa keuangan yang sehat.

Untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk data nasabah, perusahaan fintech harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, seperti manajemen risiko, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan.

Bambang meminta perusahaan fintech wajib memberikan edukasi keuangan kepada konsumen agar pemahaman mengenai layanan fintech menjadi lebih baik, pungkasnya. (AJ/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :