Petani Tembakau Butuh Perlindungan

by

Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Petani tembakau saat ini butuh perlindungan, supaya tidak terjadi kapitalisasi industri tembakau yang bisa merugikan para petani. Hal itu diungkapkan oleh ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Blora, Larso Ngarianto.

Dia mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tembakau telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPRRI). “Rancangan itu sudah disampaikan sejak lima tahun yang lalu. Namun sampai saat ini, sama sekali belum tersentuh. Alasan dari DPRRI, jika RUU itu disahkan maka akan perang dengan Negara. Padahal sudah masuk di badan legsilasi,” kata dia.

Pihaknya mendesak, supaya RUU tersebut segera untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). “Karena inilah yang nantinya bisa melindungi petani tembakau dan rakyat kecil. Supaya tidak ada kapitalisasi industri tembakau,” jelasnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa jika tidak segera disahkan, maka masa depan petani tembakau akan terus terancam.

Untuk diketahui, di wilayah Kabupaten Blora sendiri total keseluruhan terdapat 800 hektar lebih lahan pertanian tembakau. Yang tersebar hampir di 16 kecamatan. “100 hektar diantaranya bekerja sama dengan pihak perusahaan yang tersebar di enam kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen, serta Kecamatan Kunduran. Ini untuk tahun 2016, kalau di tahun 2017 ini kami belum bisa mengetahuinya,” kata Larso.

KOMENTAR SEDULUR ISK :