PLN Diminta Tak Layani Bangunan Liar

PLN Diminta Tak Layani Bangunan Liar

Rembang, isknews.com (Lintas Rembang) – Pemerintah Kabupaten Rembang meminta pihak PT PLN ( Persero ), untuk tidak memberikan aliran listrik pada bangunan liar. Salah satu contohnya sejumlah warung di sepanjang bantaran sungai di wilayah jalan pantura kaliori.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto kepada PLN belum lama ini. Selain rawan terjadi musibah kebakaran, terindikasi sebagian besar pemilik warung merupakan warga pendatang dari luar kota Rembang.

TRENDING :  Objektifitas Dan Profesionalitas Tepis Rumor Seleksi Perangkat Desa

“Kalau bangunan liar seperti diatas aliran sungai di wilayah Kecamatan Kaliori kalau tidak diberi aliran listrik, maka mereka tidak akan mendirikan bangunan diwilayah itu. Selain itu, bangunan di atas aliran sungai rawan terjadi musibah kebakaran” kata Wabup.

Selain berbagai macam kerawanan, warung diwilayah pinggir jalan pantura Kaliori, juga menyalahi izin mendirikan bangunan. Belum lagi, parkir truk sembarangan, disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut.

TRENDING :  Pusat Nilai KTTT Margomulyo

“Ya permasalahan akan semakin kompleks, mulai menyalahi izin mendirikan bangunan, parkir secara sembarangan, sampai menjadi penyebab terjadinya kebakaran” tambahnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Rembang akan kembali melakukan pengkajian terkait bangunan, yang menyalahi izin mendirikan bangunan, seperti yang ada di Kecamatan Kaliori.

Sementara itu Manajer PLN Rayon Rembang, Sion Catur Sihono mengaku, pihaknya tidak dapat melakukan pemutusan secara sepihak. Namun pemutusan dapat dilakukan pihaknya setelah bangunan warung sudah tidak ada.

TRENDING :  Peringatan Hari Anak Nasional , Kabupaten Rembang Raih Penghargaan Terkait Anak

“Kami juga mendukung kebijakan pemkab. Namun karena sudah terlanjur kami bisa melakukan pencabutan listrik jika bangunannya sudah dibongkar, sebagai dasar pencabutan listrik,”terangnya.

Ke depan PLN akan melakukan verifikasi lebih ketat lagi apabila ada yang mengajukan pemasangan listrik. Apakah bangunan tersebut merupakan bangunan yang diperbolehkan berdiri oleh Pemkab atau tidak. (Mcs)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post