Polemik Penarikan Bengkok Sekdes PNS Bengkok Sekdes Urung Ditarik

Polemik Penarikan Bengkok Sekdes PNS Bengkok Sekdes Urung Ditarik

Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Pelaksanaan penarikan bengkok Sekretaris Desa (Sekdes) yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih belum dilaksanakan. Pasalnya, dari pihak kecamatan belum melakukan sosialisasi kepada para Sekdes. Namun Surat Edaran (SE) terkait penarikan telah diteruskan kepada Kepala Desa (Kades).

Kedungtuban merupakan salah satu kecamatan yang belum melaksanakan penarikan bengkok. Dasiran, Camat Kedungtuban, mengaku telah menerima SE tersebut. Dalam waktu dekat dirinya segera melakukan sosialisasi kepada para Sekdes sebelum dilakukan penarikan.”Sosialisasi dulu ke Sekdes, Mas,” katanya, Senin (13/02/2017).

Di Kecamatan Cepu, juga belum melakukan penarikan Bengkok. Sekretaris Kecamatan Cepu, Edy Purnomo, justru baru akan melakukan pengecekan apakah SE tersebut sudah masuk Kecamatan atau belum. “Nanti akan saya cek dulu,” katanya.

Namun, dirinya berencana akan mendatangkan Sekdes dan Kades untuk diberikan sosialisasi terkait hal ini. “Nanti tetap akan melakukan sosialisasi dulu,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, penarikan tanah bengkok Sekretaris Desa (Sekdes) oleh Pemerintah Kabupatan Blora, menimbulkan polemik. Pasalnya, Sekdes yang tergabung dalam Forum Sekertarias Desa(Forsekdesi) Kabupaten Blora merasakan ketidakadilan dengan keputusan itu.

Pemkab mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Blora untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbub) Blora nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas Perbub nomor 26 tahun 2015 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora.

SE Nomor 188.42/0361/2017 yang dikeluarkan tertanggal 1 Februari 2017, atas nama Bupati Blora ditandatangai Sekretaris Daerah, Bondan Sukarno, berisi tentang Penarikan Tanah Bengkok Sekdes, yang kini berstatus sebagai PNS.

Namun, Perbub yang menjadi dasar tersebut dinilai diskriminatif dan melanggar amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 77 (1). Yang berbunyi, Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

“Kita tidak setuju, sebatas mengacu pada perbub 4 tahun 2016, padahal perbub itu cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” Kata Sutisno, Ketua Forsekdesi Kabupaten Blora. (as)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post