Potensi Pelanggaran Pilgub dan Pemilu 2019 Dipetakan

oleh

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Panwas Kabupaten Jepara melakukan pemetaan potensi pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 serta Pemilu 2019. Pemetaan itu melibatkan langsung jajaran Panwascam Se Kabupaten Jepara dalam pertemuan yang dilakukan di RM Maribu, Rabu (15/11/2017). Pelibatan jajaran pengawas tingkat kecamatan dalam menyusun peta potensi pelanggaran ini lantaran yang mengetahui dan mengalami langsung di lapangan.

Ketua Panwaskab Jepara Arifin mengungkapkan, peta potensi pelanggaran ini dibuat untuk setiap tahapan penyelenggaraan mulai dari rekruitmen penyelenggara seperti PPK hingga tahapan penetapan calon terpilih. Pemetaan yang dilakukan sejak dini ini agar Panwascam memiliki bekal yang cukup dalam melakukan pengawasan tiap tahapan. “Setiap tahapan memiliki potensi pelanggaran, hanya saja yang terbanyak biasanya di tahapan kampanye dan saat pemungutan suara,” ujarnya, Rabu (15/11/2017).

TRENDING :  Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilu 2019 di Kudus

Potensi pelanggaran ini, katanya, akan dibuat menjadi semacam modul yang bisa memudahkan dalam membaca dan memahami. Ke depan peta potensi pelanggaran ini juga akan dilengkapi dengan cara-cara pencegahan yang bisa ditempuh untuk setiap potensi yang ada. “Intinya ini kita mempermudah dalam pengawasan.Jika nanti ada pelanggaran tinggal membuka, bisa dilihat pasal dan penerapannya,” imbuhnya.

TRENDING :  Kepatuhan WP di Jepara Meningkat 15 persen

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan, peta potensi pelanggaran yang sudah terklasifikasi sesuai tahapan ini nanti akan dikirim ke Bawaslu Propinsi. Penyusunan peta potensi pelanggaran ini harapannya menjadikan Jepara sebagai model atau contoh pengawasan yang efektif. “Harapannya ketika sudah sampai di Bawaslu, nanti bisa digunakan juga daerah-daerah lain,” ungkapnya.

Untuk memudahkan pengawasan, lanjut Arifin, pihaknya juga akan mendorong Bawaslu Propinsi Jateng untuk membuat aplikasi berbasis android sesuai dengan perkembangan zaman. Di Pemilihan Bupati lalu, sebenarnya sudah aplikasi pengawasan Gowaslu, hanya saja masih kurang efektif dan perlu pengembangan lagi. “Karena di Kabupaten tidak punya wewenang dan terbentur keterbatasan anggaran, kita terus mendorong Bawaslu untuk membuat aplikasi pengawasan yang memudahkan masyarakat untuk melapor jika mendapati pelanggaran,” jelas Arifin yang menjadi koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaikan Sengketa.

TRENDING :  Polres Kudus Gelar Rakor Operasi Mantab Brata Candi Amankan Pemilu 2019

Sementara itu, Divisi Organisasi dan SDM Panwaskab Jepara Abdul Halim menyebut pentingnya perencanaan pengawasan. Penyusunan peta potensi pelanggaran ini menjadi salah satu perencanaan yang baik agar pengawasan bisa lebih fokus. “Jika nanti dalam perjalanannya sudah dirumuskan namun masih ada yang belum tercover tinggal dimasukkan menyediakan yang sudah dibuat,” jelasnya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :