Proyek Jalan Lingkar Utara Mijen – Klumpit : Sertifikat Baru Bisa Terbit Bila Telah Peroleh Persetujuan Pemilik Lahan

Proyek Jalan Lingkar Utara Mijen – Klumpit : Sertifikat Baru Bisa Terbit Bila Telah Peroleh Persetujuan Pemilik Lahan

Kudus, isknews.com – Upaya pemblokiran akses pembangunan jalan lingkar utara Mijen – Klumpit oleh sejumlah warga masyarakat pemilik bidang  yang tanahnya terkena poyek pembangunan jalan lingkar utara ruas Mijen – Klumpit, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Meski proyek tersebut sudah mencapai hampir sekitar 70%. Pembangunan jalan lingkar yang nantinya diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Kudus – Jepara itu, namun proyek yang sudah di mulai sejak tahun 2002 tersebut masih belum menuntaskan permasalahan sertifikat tanah bagi lahan pengganti tanah warga yang terkena proyek, yang hingga kini belum kunjung selesai, sehingga menyebabkan warga meradang dan berujung pada pemblokiran proyek jalan tersebut.

TRENDING :  Banjir Di Pati Memakan Korban

Terkait hal tersebut Komisi C DPRD Kudus, pagi tadi, Jum’at (16/9) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas dan instansi terkait pembebasan dan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kaliwungu Kudus.  Sidang dipimpin oleh Plt. Ketua Komisi C,  Edi Kurniawan, didampingi sekretaris Komisi C, Fathul Aziz, serta anggota Komisi, para Kades di kawasan terkena proyek (Desa Klumpit, Karangampel dan Mijen), BPN, Bappeda, Dinas Cipkataru, BPESDM dan sejumlah LSM.

Dalam kesempatan tersebut  Kepala ATR/BPN Kudus, Rio Sunardianto, menjelaskan proses yang dilakukan kini masih dilakukan verifikasi,  “Untuk Desa Mijen Kaliwungu, dari sebanyak 512 bidang, yang 420 sudah jadi sertifikatnya. Sedangkan sisanya masih harus ditata dan verifikasi, kekurangan tersebut karena ada bidang ahan yang sama sekali belum diukur. Hal itu terkait dengan warga yang melaporkan kasus tanah ke pihak kepolisian waktu itu, sedangkan SP3 dari kepolisian baru turun belum lama ini, karena untuk bisa mengukur membutuhkan persetujuan dari pemiliknya, sehingga BPN dan Dinas Cipkataru baru bisa bergerak untuk memproses,” ujar Rio.

TRENDING :  Isu Kemunculan Hantu di Salah Satu Desa, Warga Jepara Heboh

 

 

Untuk Desa Mijen, lanjutnya, “Pada Peta 1 masih menyisakan penerbitan sertfikat atas 2 Bidang, pada Peta 2 masih ada 11 bidang sedangkan Peta 3 sama sekali belum di ukur karena diatas lahan tersbut masih ada tanaman tebu sehingga belum bisa dilakukan pengukuran, karena masih membutuhkan peta exsisting untuk menyesuaikan kondisi awal”, tambahnya.

TRENDING :  Setelah Terjadi Gerhana Matahari Total, Kali ini Bakal Terjadi Gerhana Bulan Panumbra

Sementara untuk lahan bagi warga terkena pembebasan poryek Desa Klumpit dan Karangampel di jelaskannya, “Peta 1 dan 2 masih ada 7 bidang, peta 3 terdapat 80 bidang, sertifikat belum bisa terbit karena peta desanya belum ada persetujuan dari warga dikarenakan ada beberapa bidang yang menurut warga merupakan tanah ledok, ” ujarnya. (YM)

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post