Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Harus Transparan Kepada Masyarakat Atau Pemohon

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Harus Transparan Kepada Masyarakat Atau Pemohon

Pati, isknews.com (Lintas Pati) – Di Tahun 2017 ini ada 53 Desa Kabupaten Pati yang mendapatkan Proyek Nasional Agraria atau yang biasa di sebut PRONA. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.

Selain itu, PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan atas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA.

TRENDING :  Baru Lima Parpol Yang Menyerahkan Berkas Ke KPU Pati

Dalam hal ini, salah satu advokat dan praktisi hukum R Baidowi SH ketika di temui Isknews.Com Lintas Pati, Sabtu (04/03/17) dan berdialog terkait swadaya PRONA ia mengatakan, bahwa pihak panitia pelaksana PRONA yang ada di desa harus transparan kepada pemohon.

“Seharusnya selain berita acara kesepakatan swadaya prona, pihak panitia harus dapat menerangkan secara rinci kegunaan uang swadaya tersebut,” ucapnya.

Tak hanya itu ia juga menyinggung masalah besaran swadaya yang dibebankan kepada pemohon,

“Saya heran, swadaya prona di Pati ini menurut saya kebanyakan, saya bisa ngomong ini karena saya paham betul seperti apa prona itu, sebetulnya swadaya 300 ribu sampai 400 ribu itu sudah bisa jalan ini kok sampai ada yang 800 ribu dan yang paling sedikit 500 ribu” paparnya,

TRENDING :  Singo Barong Larang Bupati Pati Masuk Lokasi Acara di Desa Wonosekar

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan secara rinci apa saja yang harus di tanggung dengan uang swadaya pemohon PRONA.

“Setiap satu berkas pengajuan ada 4 sampai 5 matre 6000, kemudian patok untuk batas tanah biasanya yang dibutuhkan 4 patok tapi hal itu tergantung kondisi gambar tanah yang diajukan, selanjutnya pembuatan akta perolehan tanah serta BPHTB/PPh namun jika pemohon belum cukup usia untuk pengakuan hak itu pun belum tentu semua pemohon, dan biaya lain-lain. Intinya kalau benar-benar untuk mengabdi dan membantu masyarakat swadaya 300 ribu sampai 400 ribu sudah bisa jalan ” pungkasnya.

TRENDING :  Banteng Moncong Putih Di Arak Bukti Dukunganya Kepada Patahana

Dalam hal tersebut ia berharap kepada pihak panitia PRONA dan Kepala Desa yang bertanggung jawab supaya mau bersikap transparan kepada warga masyarakat pemohon PRONA, begitu juga para pemohon agar mau menanyakan secara rinci untuk apa saja uang swadaya yang telah diberikan kepada pihak panitia PRONA yang ada di Desa.(Pgh)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Post Comment

*