14238107_1085597644861916_7016797493798397578_n

PTUN Semarang Terima KASASI Warga Kendeng Ke MA

Semarang, isknews.com – Ratusan warga yang bergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) kembali mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pagi tadi, kedatangannya tersebut untuk mengawal penyerahan memori kasasi yang diajukan warga pada 24 Agustus 2016 melalui kuasa hukum mengenai KASASI di PTUN Semarang Senin, (05/9).

Sebelumnya Panitera PTUN Semarang sempat memberi rambu – rambu bahwa warga tidak bisa melakukan KASASI, hal itu karena persoalan lingkup daerah cukup sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi saat kuasa hukum mendaftarkan KASASI lewat PTUN Semarang, dan akhirnya KASASI warga tersebut dapat diterima.

Baca Juga :  Menikmati Piknik, Wisatawan Tewas Tenggelam

Dengan diterimanya KASASI warga kendeng itu melakukan tumpengan serta membawa puluhan kendi (Teko Tanah) yang berisikan air minum yang dilaksanakan di depan Gedung PTUN Semarang sebagai rasa terima kasih atas permintaan KASASI warga itu diterima serta mengkawal penyerahan memori KASASI dari warga.

“Kami berharap para hakim memegang teguh prinsip keadilan dan berpihak pada fakta dan kebenaran. Salah satunya demi tujuan kelestarian alam Pegunungan Kendeng yang harus tetap tejaga, demi keberlangsungan kehidupan dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu kawasan karst yang akan ditambang akan berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem, hilangnya sumber air dan sungai bawah tanah yang selama ini digunakan warga untuk pertanian, ternak, dan kebutuhan hidup sehari – hari” Ucap Gunretno dalam rilisnya.

Baca Juga :  Pengenalan Make Up Professional Juga Perlu Dilakukan

Sementara itu, Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Panitera Muda Fitri kepada isknews.com bahwa membenarkan hal itu bahwa KASASI dari warga kendeng diterima oleh PTUN Semarang yang akan diproses ke Mahkamah Agung atas apa yang menjadi permintaan warga tersebut.

“Memang benar bahwa KASASI dari warga kendeng diterima oleh PTUN Semarang yang akan diproses ke Mahkamah Agung atas apa yang menjadi permintaan warga tersebut” katanya.(SM/HK)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK ?