Rapat Paripurna DPRD Kudus: Anggota Tak Puas Jawaban Bupati Terkait Pengisian Perangkat Desa

oleh
Anggota DPRD Kudus, Rochim Sutopo, salah satu motor penggerak penggunaan hak interpelasi atas kegiatan seleksi pengisian perangkat desa yang di laksanakan oleh Pemkab Kudus (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Bupati Kudus H.M. Tamzil didampingi H.M. Hartopo hadir dalam siding paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Bupati atas tanggapan fraksi-fraksi, Rabu (10/07/2019).

Secara runtut bupati memberikan jawaban kepada sembilan fraksi yang hadir atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di DPRD Kudus, yang disampaikan pada sidang hari sebelumnya, termasuk jawaban atas desakan penundaan pengisian perangkat desa di Kudus.

Dalam jawabannya, Tamzil mengatakan, proses pengisian perangkat desa tetap dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2015. Meskipun saat ini sedang diproses perubahan. Hal ini dilakukan karena ada beberapa hal.

Bupati Kudus HM Tamzil, saat membacakan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terkait laporan penggunaan APBD 2018 pada sidang Paripurna DPRD Kudus (Foto : YM)

Pertama, persyaratan ketentuan terdaftar dan bertempat tinggal sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dapat dilaksanakan tanpa menunggu ditetapkannya perda tersebut.

TRENDING :  Dewan : Percepat Proyek Fisik, Musim Hujan Telah Tiba

Usai membacakan jawabannya, Rapat paripurna kembali diwarnai interupsi oleh sejumlah anggota DPRD. Mereka kembali meminta agar Bupati Kudus menunda pengisian perangkat desa.

Interupsi pertama datang dari Anggota DPRD Kudus Rokhim Sutopo. Ia mempertanyakan jawaban hak interpelasi yang diajukan kepada Bupati Kudus HM Tamzil yang tak kunjung dijawab. ”Kami anggota DPRD Kudus kembali menanyakan hak interpelasi yang sudah kami ajukan,” katanya.

Senada juga diungkapkan oleh, anggota DPRD Kudus Hadi Sucahyono. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kudus perlu menunda pelaksanaan pengisian perangkat desa. Apabila pengisian perangkat desa tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan cacat hukum. Terlebih lagi perda yang baru belum diparipurnakan.

TRENDING :  RAPBD Kudus 2020, Pos Pendapatan Asli Daerah Diproyeksikan Naik 12,9 Persen

Dengan pendapat yang sama, tujuh dari delapan fraksi di DPRD seolah kekeh meminta agar pengisian perangkat desa bisa ditunda. Hingga Perda nomor 4 tahun 2015 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut selesai direvisi oleh pihaknya.

“Saat ini, Perda belum di paripurnakan dan masih dalam proses fasilitasi di DPRD Kudus. Untuk itu, kami meninta pihak eksekutif untuk menunggu. Agar dasar kegiatan yang dilakukan kuat dan jelas,” ujar Ali Imron dari Fraksi PDIP yang sekaligus mejabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus.

Menanggapi hal ini, Bupati Kudus, HM Tamzil kemudian mengambil langkah untuk melakukan konsolidasi. Dalam waktu dekat, Pemkab Kudus dan DPRD akan mengkonsulkan hal tersebut ke Gubernur Jawa Tengah.

TRENDING :  Jayus Gelar Reses Dengan Tema "Mencermati Regulasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial"

“Kegiatan pengisian perangkat desa akan terus berjalan, sembari nanti kita lakukan konsultasi ke Gubernur. Karena pendapatnya ini berbeda,” ujarnya.

Dia mengatakan hal yang harus digaris bawahi dalam kegiatan ini mengenai banyaknya jabatan di Pemerintah Desa yang harus segera dilakukan pengisian.

“Kasihan bagi Kepala Desa yang harus merangkap sebagai Sekertaris Desa, KAUR dan KESRA. Jika ini terus dibiarkan maka proses pelayanan ke masyarakat akan terhambat. Untuk itu, kami segera lakukan pengisian,” tegasnya.

Tamzil menilai pengisian perangkat desa ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pasalnya proses perencanaannya telah dimulai sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Dan dituangkan dalam RKP Desa tahun 2019 serta penganggarannya telah dicantumkan dalam Perdes APBD 2019. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :