Rinduwan Bantah Tudingan Perusahaannya Tak Kantongi Ijin Operasional

oleh
Hohok saat menunjukkan isi dari dokumen UKL/UPL perusahaannya (foto : Yuliadi)

Kudus, isknews.com – Menjawab tudingan sejumlah pihak terkait perijinan aktifitas usaha perusahaannya yang tak mengantongi perijinan operasional dan lingkungan, HM Rinduwan direktur CV Putra Jaya, yang juga dikenal sebagai Tokoh KONI Kudus, membantah keras tuduhan tersebut.

Melalui Hohok, manager di perusahaan  yang bergerak dibidang  pengumpulan barang bekas dan limbah berbahaya (B3) itu membantah keras apa yang ditulis di sebuah media cetak dan di bagi-bagikan oleh sejumlah aktifis media sosial pada lini masa facebook.

Hohok dihadapan awak media menyampaikan, dirinya menyayangkan media tersebut tidak melakukan chek & ballance, Karena untuk tahu usaha kami ini legal apa tidak, kalau tak mau konfirmasi ke kami, kan bisa konfirmasi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)  Kudus.

TRENDING :  Tak Kantongi  Dokumen Lingkungan Dan IMB, Gedung Mapolres Kudus Di Gugat

“Karena yang namanya  dokumen lingkungan di sana adalah dokumen publik, jadi semua punya akses untuk  tahu data tentang perusahaan, termasuk perusahaan ini,” terang Hohok, Jumat (23/11/2018).

Menurut dia, perusahaannya tak hanya mengantongi IMB pagar keliling bangunan tempat usaha saja, seperti disangkakan media tersebut. “Perusahaan kami mengantongi SIUP, TDP dan yang paling penting  perusahaan kami juga telah lulus uji saat menyusun dokumen lingkungan UKL/UPL, dan ijin dari kementerian Lingkungan Hidup RI” terangnya.

Didalam dokumen UKL/UPL bernomor 660.1/1387/21.04/2018 ini, menyajikan lengkap semua data terkait pemeriksaan lingkungan mulai dari rona lingkungan awal, hasil uji laboratorium baik udara, air badan air, hingga kajian sosial ekenomi, semua ada tertuang di dokumen tersebut.

“Didalamnya juga tewrlampir ijin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  dengan Nomor induk berusaha 8120000761395 Kementerian Hidup dan Kehutanan RI,” katanya sambil meperlihatkan dokumen UKL/UPL kepada media ini.

TRENDING :  Warga Protes Soal Nyamuk, Ini Jawaban Pj. Kades Dadirejo

“Perlu diketahui bahwa adalah salah bila ada yang menyebut perusahaan kami ini bergerak mengolah limbah berbahaya, kami hanya mengumpulkan lalu memilah, menyortir dan mengklasifikasi jenis limbah untuk kami jual yang masih layak, itu saja jadi tidak ada mengolah, itu perusahaan lain mungkin,” terang Hohok.

Tak hanya itu, atas laporan beberapa pihak perusahaan kami juga pernah dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) oleh Tim Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Rabu (7/11/2018) beberapa pekan lalu. Tim yang didampingi petugas pengawas lingkungan hidup dari  Dinas  PKPLH  Kudus, sempat mengambil sejumlah contoh limbah dan mewawancarai mandor di tempat usaha barang rongsokan itu.

TRENDING :  Danramil Gebog Hadiri Lokakarya Mini Lintas Sektoral di Puskesmas Gondosari

“Namun faktanya tidak ditemukan pelanggaran di lokasi usaha kami ini, hanya mereka merekomendasikan kepada kami, untuk melakukan hal-hal normatif, misalnya, menjaga kebersihan dan menggunakan APD dan keamanan bagi pekerja,” terangnya.

Tak hanya itu perusahaannya juga telah didaftarkan menjadi peserta pada Asuransi Tanggung Gugat, termasuk tanggung jawab lingkungan mulai dari transportasi hingga pada polusi lingkungan di PT Asuransi Intra Asia.

“Oleh karenanya dengan penjelasan ini, apabila masih ada aktifis media sosial yang masih menayangkan tudingan-tudingan tak berdasar, kami akan serius laporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib.” tandas dia. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :