Saat Pupuk Ditingkat Pengecer Kosong, Distributor Pupuk Sulit Diajak Komunikasi dan Bertemu

by

Brebes – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP diminta oleh para penyuluh untuk melakukan penilaian terhadap distributor pupuk. Penilaian tersebut dimaksud agar pupuk bisa memenuhi enam tepat. Yakni tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu.

Hal tersebut diutarakan oleh Masduk seorang penyuluh pertanian dari Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dalam acara dialong ‘Ngopi Bareng Ganjar’ di Kantor Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6) sore.

Menurut Masduk, distributor pupuk di Kecamatan Kersana yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik, yaitu SP36 dan ZA sering tidak tepat waktu. Kondisi itu menyulitkan penyuluh untuk melaksanakan pemupukan berimbang.

TRENDING :  Ojek Online Dilarang, Pengojek Pangkalan Bersyukur.

“Masalah kami ada di tingkat distributor karena sulit dihubungi. Saat pupuk ditingkat pengecer kosong, distributor pupuk SP36 dan ZA sulit diajak komunikasi dan bertemu,” katanya mengadu kepada gubernur.

Masduk pun meminta distributor yang tidak dapat menerapkan enam tepat diganti dan pendistribusian pupuk diserahkan kepada pemda agar lebih aman. Sebab, petani tidak hanya butuh pupuk harus ada tapi juga harus tepat waktu.

“Distributor harus ditata dengan baik dan harus dikuasai oleh pemda. Jangan diserahkan ke orang-orang seperti itu,” tandasnya.

Sementara saat Ganjar bertanya mengapa pupuk selalu langka jika memasuki musim pemupukan, salah seorang penyuluh dari Kecamatan Jatibarang mengatakan karena adanya kekhawatiran petani, sehingga mereka menumpuk dan mengambil jatah pupuk petani lainnya. Selain itu, banyak petani yang secara individu masih bisa membeli pupuk bersubsidi dari pengecer.

TRENDING :  Truck Hendak Parkir Malah Masuk Parit

“Mereka khawatir terus langsung menimbun, jatah petani lain diambil. Sehingga sering terjadi kekurangan pupuk,” kata penyuluh asal Klaten tersebut.

Ganjar sendiri mengumpulkan para penyuluh dan petugas statistik BPS di program ‘Ngopi Bareng Ganjar’ untuk memperbaiki data warga miskin dan petani yang saat ini tidak lagi valid. Ketidakvalidan itu membuat bantuan yang seringkali dikucurkan pemerintah pusat tidak tepat sasaran.

TRENDING :  Ini Kronologi Kecelakaan Bus Nusantara Vs Bus Mini Di Pantura Pati

“Menentukan warga miskin 2015 menggunakan data 2011 cocok tidak? Mau kasih kartu sejahteranya Pak Jokowi pakai data 2011 kan tidak cocok lagi,” katanya.

Untuk itu, Ganjar meminta petugas BPS agar bisa membantu mendata petani dan menyusunnya menggunakan metode yang modern. Sehingga, kehidupan ekonomi mereka dapat ditingkatkan.

“Mimpi saya BPS membantu saya mendata petani dibuat sistem modern agar pemerintah dapat memrediksi tiga bulan ke depan desa mana yang panen bawang, lombok dan padi. Sehingga harganya tidak lagi dikendalikan oleh tengkulak,” ujarnya. (HJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :