Salah Terbitkan SKTM, Bisa Dipidanakan

oleh
Salah Terbitkan SKTM, Bisa Dipidanakan ISKNEWS.COM
Foto: Salah satu masyarakat yang mengadukan persoalan PPDB ke Posko Pengaduan. (Istimewa)

Pati, ISKNEWS.COM – Surat Keterangan Todak Mampu (SKTM) menuai polemik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pasalnya banyak oknum yang sebenarnya mampu dalam ekonomi, tetapi meminta SKTM dari desa setempat untuk dipergunakan mendaftar PPDB.

Darsono, Ketua Posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pati, mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah desa ketika menerbitkan SKTM.

“Menerbitkan SKTM harus sesuai dengan ketentuan atau aturan, kalau hal tersebut dilanggar bisa dikenakan sanksi pidana, apalagi yang mengajukan permohonan SKTM tersebut orang yang seharusnya tidak menerima atau orang mampu mengaku miskin. Terlebih, dengan tujuan untuk tertentu, maka itu bisa dikenakan pasal pidana pemalsuan,”ungkap Darsono usai meresmikan Posko Pengaduan PPDB di Rumah Setara, Jumat (6-7-2018).

TRENDING :  Karyawan SPBU Ketanen, Kenakan Atribut Pahlawan
Salah Terbitkan SKTM, Bisa Dipidanakan ISKNEWS.COM
Foto: Salah satu masyarakat yang mengadukan persoalan PPDB ke Posko Pengaduan. (Istimewa)

Darsono, juga menegaskan dalam dunia pendidikan seharusnya nilai-nilai luhur adalah sesuatu yang penting untuk ditanamkan pada anak didik. Kalau proses penerimaanya sudah mengajarkan praktek tidak jujur atau curang, yakni mengaku miskin padahal mereka sesungguhnya mampu, tentu itu merupakan pelanggaran berat dalam etika pendidikan.

TRENDING :  Peduli Kebersihan Lingkungan Sejumlah Warga Adakan Kerja Bakti.

“Oleh karena itu, kami membuka posko pengaduan ini agar sekolah maupun warga yang merasa ada yang janggal dengan proses penerimaan PPDB ini, silahkan laporkan saja. Kami siap untuk menerima dan menindaklanjutinya,”tegasnya.

TRENDING :  Warga Kayen Dipanikkan Banjir Malam Hari

Untuk membantu masyarakat ketika ada persoalan dalam PPDB, Darsono bersama LBH Rumah Setara, LBH Puspa Pati, PMII Pati, Yayasan Yaphi dan yayasan Seep Indonesia mendirikan Posko.

“Kami pikir Posko layanan untuk membantu masyarakat i perlu dibutuhkan, kami berusaha untuk menjembatani masyarakat yang tidak berani melaporkan kejanggalan proses PPDB. Bahkan, apabila dalam perjalannya, ternyata ada pelanggaran, maka pihaknya akan bertindak tegas,”tegasnya. (WR/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :