Sampai Desember 2018, Bawaslu Tangani Dua Dugaan Pidana Pemilu

oleh

Jepara, ISKNEWS.COM – Bawaslu Kabupaten Jepara setidaknya telah menangani dua kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu sejak tahapan kampanye dimulai 23 September 2018 lalu. Adapun dugaaan pelangaran tersebut yakni perusakan baliho dirumah Juang paslon 02 (Prabowo-Sandi) dan pemasangan stiker, banner dan baliho Jokowi memakai mahkota berlogo PDIP. Dugaan tersebut telah masuk dalam Sentra Gakkumdu untuk dilakukan penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, saat memberikan paparan kinerja Bawaslu Jepara selama 2018, Jumat (4-1-2019) di kantornya.

Menurut Sujiantoko, dua dugaan pelanggaran itu tidak dapat diproses lebih lanjut lantaran tidak memenuhi unsur. Untuk yang dugaan perusakan baliho Paslon 02, tidak cukup syarat formilnya yakni tidak adanya terlapor dan saksi. “Kedua dugaan pelanggaran itu tidak cukup memenuhi unsur sehingga tidak dilanjutkan,” katanya didampingi empat komisioner Bawaslu lainnya.

TRENDING :  Maling Ternak Berhasil Diringkus Saat Beraksi. Satu Orang Diamankan. Dua Kabur

Sujiantoko menambahkan, untuk meminimalisasi terjadi pelanggaran pemilu yang lebih banyak, Bawaslu Jepara bersama dengan jajaran juga melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan tindakan pencegahan dilapangan. Adapun langkah pencegahan yag dilakukan dengan menghentikan kegiatan yang di indikasikan mengarah kepada pelanggaran kampanye. “Sampai dengan Desember 2018, Bawaslu telah melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang indikasikan mengarah ke pelanggaran kampanye sejumlah 89 kegiatan,” rincinya.

Lebih lanjut Sujiantoko menyebut,, dari hasil pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu Jepara selama pelaksaan kampanye pemilu tahun 2019 ini, belum ditemukan adanya keikutsertaan ASN , Lurah/Kepala Desa/Perangkat Desa, TNI/POLRI, Pejabat Negara/Daerah Bukan Anggota Parpol, Pejabat BUMN/BUMD yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

TRENDING :  Puskesmas Karimunjawa Diakreditasi

“Kami sebagai pengawas ditingkat kabupaten maupun Panwas kecamatan dan PPD selama melaksanakan pengawasan kampanye secara langsung tidak pernah mendapatkan intimidasi/kekerasan dari peserta pemilu. Sampai laporan akhir tahun, Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajaran panwas tingkat kecamatn dibantu PPD telah melaksanakan pengawasan kampanye secara langsung sejumlah 118 kegiatan. Kampanye ini tersebar di 15 kecamatan se-Jepara, kecuali Kecamatan Karimunjawa,” jelasnya.

Rincian kegiatan kampanye tersebut, lanjut Sujiantoko, terdiri dari pertemuan terbatas sejumlah 73 kali, tatap muka 1 kali, kampanye dalam bentuk lain (lomba, pentas seni budaya, Ziarah) sebanyak 44 kali.

TRENDING :  Meski Tak Diizinkan, Kapal Rakyat Nekad Berlayar ke Karimunjawa

Sujiantoko menambahkan, Bawaslu Jepara juga melaksanakan pengawasan Penetapan Daftar Calon Sementara yang dilaksanakan 12 Agustus 2018.
Dari DCS itu, Bawaslu melakukan penceramatan kembali terhadap nama-nama yang terdaftar di DCS. Dari hasil pencermatan bawaslu ditemukan nama yang terdaftar di DCS tidak memenuhi syarat karena tersangkkut kasus pidana. Sehingga Bawaslu merekomendasikan KPU untuk dilakukan pencoretan terhadap nama tersebut. “Ada satu bacaleg yang pernah tersangkut kasus pidana korupsi sehingga kita rekomendasikan ke KPU untuk dicoret,” tandasnya. (ZA/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :