Sanksi Penjara Dan Denda Perusahaan Yang Tak Buat Ipal

Sanksi Penjara Dan Denda Perusahaan Yang Tak Buat Ipal

Kudus, isknews.com – Perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan air limbah dan menimbulkan pencemaran, bisa dikenakan sanksi pidana berupa penjara serta denda. Terkait dengan hal itu, dinas yang berkompeten, yakni Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kudus, terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap semua perusahaan di Kudus, apakah sudah mentaati peraturan tentang pengelolaan air limbah, termasuk keharusan mempunyai instalasi pengolahan air limbah (Ipal).

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kudus, Heru Subiyantoko, yang dihubungi isknews.com, saat menghadiri kunjungan kerja Kapolda Jateng, di pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (06/12), mengatakan hal itu. Menurut dia, bagi perusahaan yang sudah memiliki Ipal, diwajibkan melaporkan perkembangan pengolahan dan hasil produksi air limbah atau buangan, apakah masih di bawah ambang baku mutu, ataukah ditengarai menimbulkan pencemaran. “Perusahaan melaporkan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah dengan menyerahkan contoh air limbah. Tembusan laporan itu dikirimkan ke Kantor LH Kabupaten Kudus. Laporan yang disampaikan setiap triwulan itu, ditindaklanjuti pemantauan di lapangan.”

BACA JUGA :  Banyak Yang Belum Punya Ipal Industri Rumah Tangga Di Kudus

Terkait dengan sanksi hokum, ungkapnya lanjut, hal itu diatur dalam Undang Undang (UU) nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2), disebutkan, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selanjutnya dalam Bab X bagian 3 pasal 69 UU tersebut, tercantum mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

BACA JUGA :  Kecilnya Retribusi Air Muria, Fikri "Diduga ada ketidak beresan cara hitung besaran penggunaan air muria"

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan kriteria kerusakan lingkungan hidup, pada pasal 21 UU tersebut di atas, disebutkan meliputi kerusakan ekosistem dan kerusakan iklim. Yang termasuk kerusakan ekosistem adalah kerusakan tanah, terumbu karang, mangrove, gambut, dan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Sedangkan kerusakan iklim adalah kenaikan temperatur, kenaikan air laut, badai, atau kekeringan.
“Di Kudus, semua perusahaan sebagian sudah memiliki Ipal, air limbah buangan juga sudah diolah, sehingga tidak mencemari lingkungan, “ ujar Kepala Kantor LH Kabupaten Kudus itu. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post