Satpol PP Kudus Batal Eksekusi Cafe Clarissa

oleh
Foto: Satpol PP bersama tim gabungan dari Polres dan Kodim 0722/Kudus batal mengeksekusi bangunan kafe Clarissa yang ada di Jalan Lingkar Barat Kudus, Jumat (11-05-2018). (Mukhlsiin/ISKNEWS.COM)

Kudus, ISKNEWS.COM – Satpol PP Kudus batal mengeksekusi Cafe Clarissa yang berada di Jalan Lingkar Barat Kudus, Jumat (11-05-2018). Padahal sebelumnya Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah yang datang bersama tim gabungan Polres dan Kodim 0722/Kudus, sudah bulat tekad merobohkan bangunan kafe dengan alat berat.

Akan tetapi setelah ada protes dari pemilik kafe yang menghadang dengan beberapa orang berbadan kekar, akhirnya Satpol PP melunak dan memilih menempuh jalan negosiasi dengan dasar kemanusiaan.

Tim gabungan mendatangi kafe pukul 08.15 WIB. Alat berat, pemadam kebakaran, dan ambulance disiapkan di lokasi. Bahkan alat berat sempat diturunkan dan sudah berada di depan pintu kafe. Namun eksekusi urung dilakukan karena dihadang pemilik kafe.

Salah satu pemilik Cafe Clarissa Anisah langsung meradang ketika tim gabungan datang. Dia menganggap Satpol PP tidak adil dan tebang pilih dalam melakukan penindakan. Dia meminta apabila kafe miliknya dirobohkan, kafe lainnya di Kudus juga dirobohkan. “Kalau memang mau bongkar, hari ini juga dibongkar semua. Jangan tebang pilih dalam menindak,” katanya.

Sementara itu Djati Solechah tetap dalam pendiriannya, sesuai perintah Bupati Kudus Musthofa kafe harus dibongkar. Sempat ada tawaran dari pihak kafe akan membongkar sendiri, tetapi ditolak oleh Djati.
Alasannya karena Cafe Clarissa sudah berulang kali tidak mengindahkan peringatan dari Satpol PP. Bahkan menurut Djati sambil menunjukkan lokasi di dalam cafe, segel yang telah dilakukan beberapa waktu lalu hilang.

TRENDING :  Usaha Kecil Suwarno Rambah Kota di Pulau Jawa

“Apabila tidak terima dengan pembongkaran hari ini silakan tempuh jalur hukum,” katanya.

Dijelaskan, proses penanganan Cafe Clarissa sudah berjalan sejak Maret 2017. Saat itu tertanggal 24 Maret 2017 Cafe Clarissa membuat surat pernyataan bersedia tidak akan melakukan kegiatan usaha hiburan karaoke.

Tetapi kenyataannya mereka mengulang dan kembali membuka tempat usaha tersebut. Hingga akhirnya ditindaktegas dan membuat surat pernyataan kedua. Karena masih membandel akhirnya Cafe Clarissa diproses secara hukum dengan diajukan sidang di Pengadilan Negeri Kudus dan telah diputus bersalah oleh hakim.

Pada akhir 2017 diberi surat peringatan hingga tiga kali. Hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas dengan penutupan dan penyegelan pada 02 April 2018. Satu bulan kemudian atau tepatnya 07 Mei 2018 diberikan surat perintah pengosongan bangunan.

“Karena masih tak digubris akhirnya kami putuskan bersama tim terpadu untuk melakukan tindakan pembongkaran bangunan hari ini,” imbuh Djatinya.

Alat berat diperintahkan Djati untuk merobohkan bangunan pukul 09.00 WIB. Namun lagi-lagi eksekusi tertahan karena Anisah dan beberapa laki-laki lainnya berdiri di depan alat berat. Alotnya proses pembongkaran bangunan akhirnya diputuskan untuk dilakukan mediasi.

TRENDING :  Lagi, Satpol PP Amankan Pelajar Bolos Sekolah

Usai mediasi Djati Solechah menjelaskan, hasil mediasi memutuskan bangunan tidak jadi dirobohkan karena yang bersangkutan mempunyai itikad baik. Dari anggotanya juga sudah mengecek ke dalam ruangan sudah tidak ada peralatan karaoke.

“Pemilik berjanji akan mengalihusahakan. Secara kemanusiaan Satpol PP memberi kesempatan membuka usaha, dengan komitmen tidak akan lagi membuka usaha kafe karaoke,” tuturnya.

Dia menambahkan, tiga orang pemilik kafe yakni Setia Budi, Yusron Afandi, dan Anisah menandatangani surat pernyataan yang intinya tidak akan lagi menyelenggarakan usaha kafe karaoke. Jika di kemudian hari masih membuka karaoke maka siap diberi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Termasuk siap menerima konsekuensi bangunan dirobohkan,” tukas Djati. Tak hanya itu, dalam alih usaha tersebut yang bersangkutan bersedia mengurus perizinan dan sepanjang perizinan belum keluar tidak boleh ada aktivitas di bangunan Cafe Clarissa.

Izin yang harus diurus di antaranya SIUP, TDP, IMB, izin gangguan dan (HO). Kalau sudah mendapat izin pemilik harus menunjukkan kepada Satpol PP Kudus untuk dibuka segelnya. Meski eksekusi gagal namun pihaknya telah mencabut atribut kafe dan mematikan jaringan listrik.

Eksekusi ini, kata Djati, merupakan yang kedua sepanjang kepemimpinan Djati Solechah. Dikatakannya kafe di Kudus yang secara terang-terangan berani buka adalah Clarissa. Sementara yang lain ada sekitar dua atau tiga yang buka secara sembunyi.

TRENDING :  AKSI LONG MARCH ELEMEN MASYARAKAT KUDUS TOLAK KEBERADAAN KAFE DAN KARAOKE DI KUDUS

Disinggung terkait adanya oknum Satpol PP yang disebut pemilik kafe sebagai backing, Djati akan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Namun dia tetap meyakini anggotanya tidak ada yang menjadi pelindung kafe.

Sementara salah satu ormas yang getol memerangi adanya kafe di Kudus Ansor bersama Banser mengaku kecewa karena batalnya eksekusi. “Kami kecewa karena hari ini Satpol PP yang datang bersama tim gabungan dan berbagai peralatan gagal mengesksekusi kafe,” kata Sekretaris Rijalul Ansor Sa’roni kepada sejumlah awak media.

Senada dengannya Satkorcan Banser Kudus Isa Abdillah juga mengaku demikian. Namun pihaknya tetap optimistis dan mendukung langkah Satpol PP Kudus dalam memerangi kemaksiatan yang ada di Kota Santri.

“Kudus sudah terkenal sebagai Kota Santri jangan sampai dikotori dengan adanya kafe karaoke. Kalau memang setelah kesempatan yang diberikan untuk alihusaha ini disalahgunakan, kami siap menurunkan ribuan massa untuk membongkar paksa kafe,” tegasnya.

Di tempat yang sama Kepala Desa Pasuruhan Lor Nor Badri menjelaskan, Cafe Clarissa sudah mulai beroperasi sejak Maret 2015. Pihak kafe menyewa kepada pemilik lahan yang merupakan warganya selama enam tahun untuk membuka warung makan.

“Izinnya untuk dijadikan warung makan tapi praktiknya menjadi kafe,” ujarnya. (MK/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :