Seminggu Diterapkannya MEA, Belum Terlihat Persaingan Produk ASEAN

Seminggu Diterapkannya MEA, Belum Terlihat Persaingan Produk ASEAN

Kudus_isknews.com – (7/1) MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2016 belum berpengaruh terhadap perindustrian di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya perubahan arus barang dari luar Indonesia yang memasuki Kabupaten Kudus. “Pusat grosis di Pasar Kliwon juga terpantau belum ada pengaruh diberlakukannya MEA tahun ini dan dari Dinas sendiri selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri” Ujar Bambang selaku Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus kepada isknews.com.

TRENDING :  SBSI Kudus Gelar Smeinar Nasional Mengawal Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Buruh/Pekerja

Namun pelaku usaha di Kabupaten Kudus sudah ada yang memanfaatkan diberlakukannya MEA awal tahun ini, salah satunya yaitu usaha bordir di Desa Karangmalang. Usaha border di Karangmalang mencoba untuk melakukan ekspor produk bordirnya ke berbagai Negara ASEAN. Untuk memulai kesana usaha bordir di Karangmalang yang didampingi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM melakukan sharing kepada pengusaha bordir yang sebelumnya sudah mengekspor ke berbagai Negara seperti Yordania dan Arab.

TRENDING :  BPS Kudus : Kudus Alami Inflasi 0,51 Persen Di Bulan Maret 2016

Selain melakukan pendampingan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM juga melakukan 3 kegiatan pokok untuk membantu pelaku usaha di Kabupaten Kudus untuk meningkatkan usahanya baik di regional, nasional maupun internasional. Kegiatan pokok tersebut yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses permodalan dan pemasaran. Selain itu juga ada penguatan kelembagaan seperti SIUP, sertifikat halal, merek dagang, paten, dan design industri.

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM akan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, merek dagang, paten, dan design industri dengan memberikan surat rekomendasi. Untuk pembuatan sertifikat halal misalnya, pelaku usaha hanya melampirkan surat permohonan, KTP, keterangan dari desa bahwa memiliki usaha, desain usaha, dan merk dagang, kemudian Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM akan membuatkan surat rekomendasi ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pelaku usaha akan mendapatkan potongan biaya sebesar 50%. (Adam)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post