Sidak ke Lapangan, Bupati Kudus Tak Temukan Pungutan dari Guru Swasta

Sidak ke Lapangan, Bupati Kudus Tak Temukan Pungutan dari Guru Swasta

KUDUS-Bupati Kudus H. Musthofa turun ke lapangan untuk bertemu dengan para guru di Pusat Kegiatan Gugus (PKG) SD dan PKD PAUD, Senin (17/10). Maksud inspeksi mendadak (sidak) tersebut, dirinya ingin memastikan yang sebenarnya terjadi. Setelah adanya dugaan pungutan liar (pungli) dari para guru swasta melalui twitter beberapa waktu lalu.

Pada cuitan di twitter tersebut, disebutkannya bahwa ada pungutan berupa pemotongan dari para guru swasta. Beberapa waktu lalu bupati telah menindaklanjuti dengan memanggil perwakilan guru SD dan pengurus Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD serta Disdikpora. Terjawab bahwa tidak ada pungutan, tetapi iuran sukarela.

Sidak yang merupakan tindak lanjut pertemuan tersebut, Bupati memastikan di lapangan bahwa tidak ada pungutan sebagaimana ocehan twitter yang sempat beredar. Yang ada hanya iuran secara sukarela dari para guru tersebut (itupun hanya sebagian) untuk kegiatan forum tersebut. Diantaranya untuk kurikulum, alat peraga dan ATK, serta adminstrasi organisasi.

BACA JUGA :  Ternyata Mahasiswi STAIN Kudus Berbakat Jadi Model Muslimah, Ini Buktinya...

”Saya tegaskan, di Kudus tidak ada pungutan dari para guru swasta. Ini bukan pungutan. Tetapi iuran sukarela untuk kelompok/forum,” tegas bupati ketika sidak ke SD Muhammdiyah 1 Kudus.

Selain itu, bupati melanjutkan melakukan sidak ke PKG PAUD di TK Bhayangkari. Di forum tersebut Pak Bupati juga tidak menemukan adanya pungutan dari para guru. Para guru juga mengaku hal serupa sebagaimana di PKG SD, bahwa itu merupakan iuran sukarela untuk kegiatan forum tersebut.

Melihat hal ini, bupati berharap iuran ini segera dihentikan. Sehingga ke depan tidak ada lagi pungutan semacam ini. Karena bisa mengundang fitnah. Dirinya berharap forum ini agar segera dibentuk dengan badan hukum yang legal, agar dapat dianggarkan melalui APBD.

BACA JUGA :  1.021 SMK Laksanakan Kurikulum 2013 SMK

”Saya ingin di tahun 2017 mendatang, forum ini sudah bisa dianggarkan melalui APBD. Tetapi harus dengan akte berbadan hukum PKG. Jadi tidak perlu lagi iuran,” harapnya.

Bahkan, bupati menegaskan, apabila terbukti ada pejabat yang melakukan pungutan, dirinya tidak segan-segan untuk mencopot. Karena dirinya bertekad untuk melayani yang terbaik untuk masyarakat. Termasuk kekompakan para guru ini bisa terus mengabdi dengan tulus ihlas mencerdaskan anak bangsa.(rg/adv.)

Share This Post