Single Data System, Mulai Diberlakukan

oleh

Jepara, ISKNEWS.COM – Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta pengendalian pembangunan secara lebih efektif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, mulai memberlakukan Single Data System (SDS). Sistem ini, terintegrasi untuk menyajikan data yang akurat, lengkap, akuntabel, up to date serta mudah diakses.

 

Hal ini dikatakan, Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Yoso Suwano, di Forum Statistik Daerah yang mengangkat tema “Implementasi Single Data System dan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara, dilaksanakan pada  Senin (15-10-2018) di Ruang Sosrokartono Setda Jepara.

TRENDING :  Peringatan Hari Sampah, Pemkab Jepara Canangkan Gerakan TBBS

 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, Suryokoco, Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu, serta Pimpinan dan Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Jepara.

TRENDING :  Baliho Balon Gubernur Menjamur, Panwaslu Bakal Undang Pihak Terkait

 

“Kegiatan ini, diharapkan dapat terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman mengenai apa dan bagaimana SDS, serta langkah apa saja yang harus kita lakukan,” imbuh Yoso.

 

Sekda Jepara Sholih dalam sambutannya mengatakan, kunci untuk mewujudkan SDS di Kabupaten Jepara adalah kerja kolektif. Tidak hanya memerlukan fasilitas dan SDM yang berkompeten, akan tetapi dalam menjalankan program ini kerjasama dari unsur OPD menjadi kunci utama yang sangat diperlukan.

TRENDING :  PENYERAPAN GABAH PETANI OLEH TIM SERGAP DI WILAYAH KEC UNDAAN

 

Ia meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jepara untuk dapat memberikan dukungan sekaligus ikut bertanggungjawab atas terwujudnya SDS di Kota Ukir.. Diantaranya dengan memberikan kontribusi berupa data sektoral sesuai kewenangan secara periodik, melakukan pengelolaan data sektoral secara baik, melakukan pembaruan data sektoral yang menjadi kewenangan, serta mengintegrasikan aplikasi pengelolaan data dan layanan pubilik dengan aplikasi SDS. (ZA/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :