Kudus, isknews.com – Heboh rumor di sebagian masyarakat tentang pencabutan aduan dari Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) ke Polda Jawa Tengah dan Bareskrim Mabes Polri, mengenai dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum Pemkab Kudus menimbulkan aroma tidak sedap bagi sebagian kalangan aktifis dan LSM di kota ini, KMKB yang pada awal hingga medio tahun ini sangat getol dan giat melakukan demo-demo dan penggalangan dukungan bagi upayanya memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 bahkan telah melakukan langkah hukum aktif dengan membawa segebung data menuju ke ranah hukum dengan melaporkan beberapa pihak yang patut diduga telah melakukan upaya melawan hukum pada kasus tersebut, namun tiba-tiba secara anti klimaks para tokoh-tokoh KMKB bersama beberapa koordinator K2 sepakat melakukan pencabutan aduan yang telah mereka layangkan dengan membuat kesepakatan Antara Pemkab Kudus, KMKB dan Koordinator Honorer Kategori 2 (K2) ”sepakat” untuk menghentikan kasus tersebut.
Ditemui di rumah salah seorang Koordinator K2 di sekitar pasar burung wergu Wetan Kudus (15/10), Slamet Machmudi Sekretaris Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) secara panjang lebar menjelaskan “ (apa yang kami lakukan) ini bagian dari upaya komunikasi, yang jelas ketika KMKB melangkah itu berdasarkan surat mandat dari teman-teman K2 di Sembilan kecamatan, artinya ketika melangkah itu ya sepengetahuan teman teman K2, lalu yang kedua subtansinya, jangan kita gagal memahami kalimat bahwa kita akan mencabut (aduan) kalau hak-hak teman-teman K2 dipenuhi, karena ini kan keinginan dari teman-teman K2, keinginannya mereka ingin menjadi PNS, dan ini berbeda, bila berbenturan dengan kelompok masyarakat yang ingin memenjarakan para pejabat itu. Sementara KMKB karena diberi mandat oleh honorer ya berkeinginan memenuhi keinginan tenaga honorer tersebut untuk dapat segera diangkat menjadi PNS, bila ditanyakan kepada K2 pilih penjarakan pejabat tersebut atau mereka diangkat jadi PNS pasti mereka lebih memilih diangkat jadi PNS”. Jelas Mamik, begitu Slamet Machmudi biasa di sapa.
“Klausul kesepakatan kami ada dua, pertama pencabutan aduan tersbut, kedua, mempriotaskan usulan tenaga honorer untuk menjadi CPNS, dalam verifikasi terakhir, itu yang dibawa KMKB 169 orang honorer, lalu muncul lagi, kelompok lain versi BKD sebanyak 172 usulan , coba bayangkan, nasib teman-teman itu kalau tidak komunikasi, akan muncul lagi, itu bagian dari upaya komunikasi kita” ujarnya.
“Tragisnya proses hukum berjalan duluan, ketika nanti ada yang jadi tersangka, atau apa pun, sebagai manusia biasa, satu sisi itu, di sisi yang lain, posisi K2 juga lemah, satu, mereka itu rekrutmen yang sejujurnya secara historis dahulu masih berdasarkan pada nepotisme, tidak ada perjanjian kerja, tidak ada SK-nya, hanya ada perjanjian untuk tidak akan menuntut apapun, dan ada regulasi bahwa honorer harus 5 tahun bekerja tanpa terputus, padahal terkadang pada suatu saat mereka diminta tidak mengajar satu bulanatau sebagainya, terputus kan itu ? ketentuan 5 tahun bekerja lalu gugur, belum lagi, ada program pemerintah, yang namanya regrouping atau marger beberapa sekolah SD, bebarapa sekolah dijadikan satu, itu akan terjadi surplus tenaga honorer dan guru. Honorer akan kalah dengan CPNS, bagaimana jadinya kalau tidak dikomunikasikan, honorer kan kepingin aman, kondusif, tidak terganggu, . tidak ada yang ingin memanjarakan orang, tapi adakah jaminan k2 akan selamat?” katanya.
“Nek kepingin Mamik terkenal, Sururi terkenal, utawa KMBK terkenal, sing sopo sing dipenjara, mamik juara, kita menahan dulu, Mamik ataupun Sururi tidak punya ambisi, sing penting terpenuhi dulu hak-hak mereka. Memang ini tidak populer, tetapi kami tetap dipercaya oleh temen-temen K2, karena kita gerbongnya kan K2 itu”. Tambah Mamik.
Sementara itu ditempat yang sama Yuni Rochayati koordinator K2, menambahkan, “kami tidak ada intimidasi dari siapapun, yang merasa terintimidasi justru tidak dari KMKB maupun Setda, tetapi dia konsultasi dengan pihak yang anti pemerintah, sehingga ditekan, sebenarnya begitu nek mau jujur, saya tidak mau bicara kelompok mana, maunya kami kan K2 juga diprioritaskan jadi PNS. K2 masih solid, kalau tidak solid dengar peristiwa ini pasti bergejolak, buktinya kan tidak. Pokoknya saya jamin K2 yang aktif berkomunikasi dalam wadah ini sudah merestui langkah kami ini” kata Yuni yang merupakan tenaga honorer di Laboratorium Kesehatan Kudus. (YM)
