Soal Penindakan Pengusaha Ilegal Air Muria, Pemkab: Tak Akan Lagi Kata-Kata Berbalas Kata-Kata, Kita Akan Eksekusi

Soal Penindakan Pengusaha Ilegal Air Muria, Pemkab: Tak Akan Lagi Kata-Kata Berbalas Kata-Kata, Kita Akan Eksekusi

Kudus, isknews.com – Tindak lanjut nyata yang akan segera di ambil oleh Pemkab Kudus terkait eksploitasi air di kawasan Gunung Muria Kudus, kemarin berhasil di putuskan dalam notulen kesepakatan hasil Rapat Koordinasi, yang digelar dalam format lebih besar dan komposisi peserta rapat yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah lebih lengkap, bila dibanding rapat-rapat sebelumnya.

Dengan melibatkan OPD dan stake holder terkait baik dari unsur Kabupaten Kudus maupun instansi Vertikal provinsi seperti PUPSDA Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juana dan Dinas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, “Maka saya yakin rapat ini tidak akan sekedar kata-kata dibalas dengan kata-kata, kita putuskan minggu depan kita sudah beraksi setelah mempelajari kisi-kisi legalitasnya,” ucap Masut, Senin (24/7/17).

Statemen Masut, Asisten III Setda Kudus, yang hari itu memimpin rapat, merupakan jawaban tegas atas kritikan Achmad Fikri, ketua LSM Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (LePAsP), yang juga di undang pada rapat tersebut, Fikri selama ini dikenal sebagai aktifis yang getol mengadvokasi para petani dan warga kawasan Gunung Muria yang terkena dampak Lingkungan atas maraknya usaha ilegal tersebut. Dalam kritikannya Fikri menegaskan, sudah sejak tahun 2013 dirinya memperjuangkan hal ini, sudah puluhan kali rapat dan unjukrasa telah iada dan kawan-kawannya lakukan, bahkan hingga sampai audiensi ke kementerian PUPR RI di Jakarta, namun hasilnya tetap “Kata-kata dibalas kata-kata,” ujar Fikri memohon.

TRENDING :  Kudus Akan Ambil Alih Pengelolaan Sungai Kaligelis

“Komitmen penindakan ini adalah merupakan instruksi dari Bupati Kudus, H. Musthofa, menurut Bupati, Pemerintah Daerah tidak akan kalah dengan para pengusaha pelanggar Hukum, Toh mereka juga tidak memberikan konstribusi apapun kepada Pemerintah Daerah, retribusi tidak pajak juga tidak” ujar Asisten bidang Administrasi ini.

Sebelumnya, Masyarakat Desa Colo, Kajar, dan Piji komplain. Sumber air semakin berkurang. Bahkan, ada yang tidak keluar, setiap hari, ratusan truk tangki hilir mudik mengangkut air dari gunung Muria dan itu tidak hanya dinikmati masyarakat Kudus tapi juga masyarakat di luar Kudus,” kata dia.

TRENDING :  Membelah Bukit,Kodim 0722 Kudus Buatkan Jalan Betonisasi Dan Jembatan Untuk Rakyat

Dia juga menuturkan, dari keseluruhan kegiatan eksploitasi sumber air di kawasan Gunung Muria semuanya ilegal. “Maka dari itu, harus segera ditangani dalam rangka melindungi masyarakat luas,” kata Mas’ut.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pemali Juana, Mujari mengatakan, masalah sumber air lama ada dan sulit diurai. Pihaknya mencatat, pernah ada beberapa pelaku usaha eksploitasi air  yang berizin.

“Semula ada tiga yang mengantongi izin namun saat ini, izin tersebut sudah tidak berlaku karena jangka waktunya hanya lima tahun. Selain itu, kami juga mencatat ada 15 pelaku usaha yang ilegal. Jadi, praktis semua pelaku usaha eksploitasi air minum di kawasan Gunung Muria adalah ilegal,” kata Mujari.

Menurutnya, yang berhak mengeluarkan izin eksploitasi air adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan rekomendasi dari BBWS. Selain itu, juga rekomendasi dari Perhutani jika sumber air berada di wilayahnya.

TRENDING :  Upacara Penutupan TMMD Reguler Ke-98 TA.2017, Hadirkan Musik Melayu Guna Hibur Masyarakat Setempat

Siswadi, Kasi Penindakan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mengatakan, penertiban eksploitasi air harus segera dilaksanakan. Namun, tidak serta merta harus langsung ditutup paksa. Menurutnya, harus ada beberapa langkah taktis dalam mengatasi masalah tersebut.

“Yang mesti ditertibkan itu (eksploitasi) yang untuk dijual. Sedangkan, penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga tidak signifikan dampaknya. Karena itu memang kebutuhan,” kata dia.

Dalam notulensi rapat tersebut juga telah dibentuk jadwal susunan kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama oleh instansi dan OPD terkait, mulai dari kapan sosialisasi (bahwa kegiatan eksploitasi tanpa ijin adalah sebuah pelanggaran) hingga kapan akan dilakukan eksekusi dan penyegelan, semua jadwal telah disusun secara detail hingga pada jam pelaksanaan, hari dan tanggal. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Comments are closed.