Sosialisasi E-Katalog Bantu SKPD Berikan Pemahaman Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

by

Semarang – Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sangat rawan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Bahkan dari data KPK, pengadaan barang dan jasa menempati peringkat tiga besar terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan, terjadinya KKN dalam pengadaan barang dan jasa karena adanya kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan pejabat pengadaan. Oleh karena itu, penerapan belanja dengan menggunakan sistem e-katalog dapat meminimalisasi persoalan itu, karena kedua belah pihak tidak bersinggungan langsung.

TRENDING :  KMKB Galang Dana Untuk Biaya Tes Urine Anggota DPRD Kudus

“Kalau orang bersinggungan antara pihak penyedia dengan yang memerlukan barang dan jasa disitulah nanti letaknya akan terjadi KKN. Jadi salah satu (e-katalog) sebagai alat mencegah,” katanya saat membuka sosialisasi e-katalog LKPP Nasional di Hotel Grasia Semarang, Kamis (6/10).

Sosialisasi e-katalog LKPP yang dilakukan oleh CV Solusi Arya Prima ini, imbuhnya, sangat membantu para pejabat pemerintahan dalam memberikan pemahaman terkait pengadaan barang dan jasa. Sehingga, mereka tidak terjebak dalam permasalahan yang mungkin terjadi pada saat identifikasi keperuntukkan, penentuan spesifikasi dan rancangan kontrak di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa.

TRENDING :  Gubernur : Pajak Seringkali Menjadi "Momok" Bagi Masyarakat
KOMENTAR SEDULUR ISK :