Semarang – Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sangat rawan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Bahkan dari data KPK, pengadaan barang dan jasa menempati peringkat tiga besar terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan, terjadinya KKN dalam pengadaan barang dan jasa karena adanya kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan pejabat pengadaan. Oleh karena itu, penerapan belanja dengan menggunakan sistem e-katalog dapat meminimalisasi persoalan itu, karena kedua belah pihak tidak bersinggungan langsung.
“Kalau orang bersinggungan antara pihak penyedia dengan yang memerlukan barang dan jasa disitulah nanti letaknya akan terjadi KKN. Jadi salah satu (e-katalog) sebagai alat mencegah,” katanya saat membuka sosialisasi e-katalog LKPP Nasional di Hotel Grasia Semarang, Kamis (6/10).
Sosialisasi e-katalog LKPP yang dilakukan oleh CV Solusi Arya Prima ini, imbuhnya, sangat membantu para pejabat pemerintahan dalam memberikan pemahaman terkait pengadaan barang dan jasa. Sehingga, mereka tidak terjebak dalam permasalahan yang mungkin terjadi pada saat identifikasi keperuntukkan, penentuan spesifikasi dan rancangan kontrak di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa.
“Sosialisasi ini berarti memberikan pemahaman kepada kami agar tidak dipanggil oleh KPK,” ujarnya.
Sri Puryono menambahkan, hal yang perlu diwaspadai adalah indikasi KKN yang sudah terjadi sejak dari tahap perencanaan. Karenanya, pejabat pengadaan diimbau untuk menaati prosedur dan aturan, mulai dari perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan penetapan pemenang lelang. Masyarakat juga diminta untuk mau melaporkan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Saya minta dukungan dan dorongan dari masyarakat juga. Tolong kalau ada hal yang sekiranya tidak pas, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, laporkan kepada Pak Gubernur atau kami. Tapi tolong kalau itu sudah sesuai dengan prosedur, aturan mainnya ada, ya tentunya ini mestinya harus kita hormatilah,” pintanya.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu berharap, dengan e-katalog pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih transparan, cepat, murah dan akuntabel. Layanan itu seperti yang diinginkan Gubernur H Ganjar Pranowo SH MIP.
Sementara itu, Direktur CV Solusi Arya Prima AM Ishak mengatakan, sosialisasi yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya SKPD dan intitusi mengenai e-katalog. Dirinya mengaku sistem e-katalog melalui premmiere.co.id yang dikelola pihaknya sudah dimanfaatkan oleh SKPD, namun jumlahnya masih sangat sedikit karena baru aktif pada 28 Agustus 2016 lalu. (HJT)
