Pati, ISKNEWS.COM – Sebuah catatan dalam peringatan Hari Tani 24 September, kemarin yaitu kebijakan pemerintah tentang import beras. Bagi para petani, kebijakan tersebut dinilai sangat tidak berpihak kepada petani. Sementara, disisi lain kebijakan tersebut memicu polemik antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas).
Bahkan kebijakan impor beras yang saat ini ditempuh pemerintah, mendapat penolakan dari petani di sejumlah daerah. Seperti yang disuarakan petani Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti yang mengeluhkan dampak yang akan terjadi jika impor beras terus dilakukan. Bahkan mereka mendukung sikap Buwas yang menolak impor beras. Alasannya, stok beras di petani masih cukup.
Salah seorang petani di desa tersebut, Mu’alimin mengaku khawatir impor beras akan menyebabkan harga gabah dan beras lokal jatuh. Terlebih saat musim tanam ketiga (MT 3) biaya tanam dan perawatan hingga musim panen nanti tergolong tinggi. Mengingat, saat musim kemarau ini tanaman padi sangat bergantung dengan pasokan air.
“Jika pada musim penghujan, biaya pengelolaan sawah relatif mura, antara Rp 8-9 juta per hektar sudah cukup per musim panen. Namun jika musim seperti ini, biaya tersebut bisa naik dua kali lipat. Kalau dihitung dari biaya pembenihan hingga panen nanti, bisa mencapai Rp 20 juta,” urai Mu’alimin, Selasa (25-9-2018).
Biaya bisa menjadi semahal itu, jelasnya karena untuk membeli bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya untuk mendapatkan cukup pasokan air, setiap hari ia harus menghidupkan mesin pompa air. Per hektar sawah garapannya, ia harus menyiapkan satu mesin pompa yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan air.
“Garapan saya ada 3,5 hektar, jadi disini harus siap 4 mesin pompa air yang harus hidup setiap hari. Belum lagi biaya perawatan untuk membeli pupuk dan obat-obat yang lain. Kalau dipaksaakan impor beras, justru bakal menyebabkan harga gabah turun. Apa tidak kasihan petani. Makanya kami terus terang menolak kebijakan impor beras,” tegasnya. (IN/WH)
