Stop Kampanye Hitam, Santun berkampaye untuk pilkada yang berintegritas

by

Kampanye hitam dalam arena Pemilu, dilakukan dalam tiga cara yaitu pertama, dengan pola public relations, yaitu dengan serangkaian teknik dan metode public relations melalui daya dukung industri media massa baik cetak maupun elektronik. Kedua, kontak personal, yaitu melalui sejumlah kontak personal. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dengan pemilih. Ketiga, iklan (advertisements), yaitu dengan menggunakan sejumlah iklan politik di media massa cetak dan elektronik maupun iklan media ruang.

TRENDING :  Tingkatkan Validitas, PPS Lakukan Uji Publik Pajang DPS Ditempat Umum

“ apabila kampanye hitam dilakukan pada Pilkada. Hal ini di atur dalam Pasal 187 ayat (2) Perppu 1/2014 jo. Pasal 69 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan, sanksi bagi pelaku kampanye Pilkada berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat adalah pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta..” Terang Indra Winardi Ketua IJTI Muria Raya.

Menyikapi maraknya saling serang kampanye hitam, Jurnalis telivisi nasional dan lokal di wilayah eks karisidenan pati yang tergabung IJTI Muria Raya bekerja sama dengan Polres Kudus menggelar Talkshow dengan tema santun dalam berkampanye untuk kudus yang kudus dan berintegritas.

TRENDING : 
KOMENTAR SEDULUR ISK :