Sudah saatnya Pengusaha Terapkan Struktur-Skala Upah

Sudah saatnya Pengusaha Terapkan Struktur-Skala Upah

Kudus, isknews.com – Pemerintah telah menerbitkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Regulasi itu mengatur ketentuan terkait dengan pengupahan diantaranya mewajibkan pengusaha membentuk struktur dan skala upah. Penyusunan struktur dan skala upah itu seharusnya memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi pekerja/buruh.

Ketua Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik, Achmad Fikri, menyampaikan hal itu, saat dihubungi isknew.com, Senin (2/10), di kediamanya. Menurut dia, upah minimum ditujukan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun besaran kenaikan upahnya dirundingkan secara bipartit antara pekerja dan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan berdasarkan struktur dan skala pengupahan.

Dengan dibentuknya struktur dan skala upah diharapkan dapat mewujudkan upah yang berkeadilan; mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan; meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh; dan menjamin kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. “Salah satu tujuan dibentuknya struktur dan skala upah itu untuk menciptakan upah yang berkeadilan.”.

BACA JUGA :  Pascalebaran Harga Sembako Masih Tinggi

Dalam menyusun struktur dan skala upah, katanya lanjut, pengusaha harus memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja dan kompetensi. Setelah dibentuk, struktur dan skala pengupahan itu wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja. Itu perlu dilakukan guna mendorong produktivitas buruh karena ada kepastian kenaikan upah bagi buruh yang bekerja lebih dari satu tahun.

Terkait dengan hal itu, dia mengingatkan bagi pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan skala dan struktur pengupahan serta tidak memberitahukan struktur dan skala upah kepada pekerja, ancamannya adalah sanksi administratif. Sanksi itu bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
“Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) dan (3) PP pengupahan ini bakal dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 59 yaitu sanksi teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan usaha,” tegas Fikri.

BACA JUGA :  Pelaksanaan Pasar Murah di Kudus Tunggu Instruksi Bupati

Dia menambahkan yang juga perlu diikutsertakan dalam struktur dan skala upah oleh perusahaan,adalah lampiran pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan, atau pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan Perjanjian kerja Bersama (PKB). “Serikat pekerja/buruh diimbau untuk aktif mendorong agar pengusaha segera menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah serta membagikannya kepada pekerja.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post