Tak Hanya SKTM Praktik Penentuan Kuota Diadukan ke Posko Pengaduan PPDB

oleh
Tak Hanya SKTM Praktik Penentuan Kuota Diadukan ke Posko Pengaduan PPDB ISKNEWS.COM
Foto: Rapat koordinasi Posko Pengaduan PPDB menyikapi aduan yang masuk, Selasa (10-07-2018). (ivan nugraha/ISKNEWS.COM)

Pati, ISKNEWS.COM – Sampai hari ketiga dibukanya Posko Pengaduan Masalah Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Pati, sepertinya belum menggerakkan masyarakat untuk langsung datang dan mengadu. Masyarakat lebih memilih mengadukan keluhannya terkait PPDB melalui pesan singkat whatsapp.

Melalui siaran pers yang disampaikan oleh Divisi Publikasi Husaini, ada delapan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi whatsapp, empat diantaranya mengadukan soal praktik penggunaan SKTM yang digunakan untuk mendaftar sekolah oleh keluarga mampu.

“Empat dari delapan aduan yang masuk melalui WA mengadukan adanya keluarga mampu yang menggunakan SKTM saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Bahkan ada seorang perangkat desa yang menceritakan, bahwa musim penerimaan peserta didik baru saat ini mengaku kuwalahan melayani warga yang minta SKTM,” terang Husaini di Posko Pengaduan, Selasa (10-07-2018).

TRENDING :  Sebanyak 63 Panwascam Di Lantik Guna Melakukan Tugas Pengawasan Pemilu

Dari penuturan perangkat desa tersebut, imbuh lelaki yang juga aktifis lingkungan ini, ada sekitar 100 orang lebih yang datang untuk dibuatkan SKTM.

“Uniknya, dari pengakuan mereka yang mengurus SKTM, kata perangkat desa ini karena disuruh oleh pihak sekolah,” imbuhnya tanpa mau menyebutkan identitas perangkat desa dimaksud dan dari desa mana.

Dari sejumlah aduan yang masuk ke Posko tidak didominasi permasalahan penyalahgunaan SKTM, namun ada juga yang mengeluhkan praktik penentuan jumlah kuota.

TRENDING :  SMK Assa'idiyyah Kudus Ciptakan Alat Pendeteksi Banjir

“Biasanya kan di satu sekolah kuota yang dipublish tidak sesuai dengan fakta anak didik yang diterima. Hal seperti Ini sering terjadi di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Oleh karenanya pengadu meminta agar kami, dari Posko Pengaduan mengamati soal itu,” papar Husaini lebih lanjut.

Masalah lain yang disoal oleh pengadu via whatsapp adalah tentang sejumlah kebijakan lokal yang dibuat pihak sekolah yang tidak ada dalam kebijakan pemerintah.

“Misalnya ada sekolah yang menerapkan kebijakan memprioritaskan anak guru yang mengajar di sekolah itu. Hal ini disoal, karena bisa mempengaruhi atau mengganggu sistem PPDB online,” terangnya.

TRENDING :  Amida Jateng Gelar Rakor Musda II LPPKBB, Apa Saja yang Dibahas?

Menanggapi sejumlah pengaduan yang masuk, pihak posko akan menindaklanjutinya. Pihak posko juga menghimbau agar sekolah mempublikasikan siswa yang diterima melalui jalur SKTM, lengkap dengan nama wali murid dan alamatnya.

“Terkait dengan kuota, kami berharap pihak sekolah tidak menerima siswa melebihi jumlah kuota yang sudah ditetapkan, ini agar sekolah lain bisa mendapatkan murid. Hal ini juga akan kami monitoring. Sedangkan untuk sekolah yg membuat kebijakan-kebijakan diluar kebijakan pemerintah, kami berharap, terutama untuk sekolah negeri, tidak dilakukan. Karena itu merusak siatem PPDB online,” pungkasnya. (IN/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :