Tak Menuai Hasil, Honorer K2 Audiensi dengan DPRD

oleh

Kudus, ISKNEWS.COM – Tak menuai hasil sesuai yang diharapkan, atas tuntutan pengangkatan seluruh honorer K2 Kudus menjadi PNS tanpa syarat, yang sebelumnya dilayangkan ke Menpan RB. Kemarin ratusan tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer K2 (FKHK2) Kudus, melakukan audiensi dengan DPRD Kudus.

Masih dengan tuntutan yang sama, honorer K2 meminta DPRD mendesak Presiden dan DPRRI untuk segera menyelesaikan kasus tenaga honorer K2 di Kudus. Dalam tuntutannya, mereka meminta Pemerintah RI melalui Menpan RB dan BKN tidak memberi formasi CPNS jalur Umum di Kudus sebelum honorer K2 diangkat menjadi PNS.

TRENDING :  Tamzil Akan Jemput Bola Permudah Izin Usaha di Kudus

Bertempat di ruang rapat Komisi C dan D DPRD Kabupaten Kudus, Syaifuddin, Ketua FKH K2 Kudus meminta agar Permen Menpan Rb No. 36 dan 37 tahun 2018 tentang Proses penerimaan CPNS 2018 harus dihentikan sebelum kami pegawai honorer K2 diangkat menjadi CPNS.

“Merevisi dengan segera, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak menguntungkan nasib tenaga honorer K2 dengan adanya batasan maksimal usia 35 tahun. Kami juga menolak adanya P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja -Red) Bagi kami honorer kategori 2 Kudus, PNS harga mati,” paparnya.

TRENDING :  Kepala Desa Diminta Optimalkan Dana Desa

Dalam audiensi itu, mereka juga menuntut Presiden, Menpan RB dan DPR RI untuk menetapkan payung hukum guna menyelesaikan permasalahan honorer K2 di seluruh Indonesia sepertihalnya penyelesaian K1 pada tahun 2005 silam.

Syaifuddin mengucapkan akan menyurati Bupati yang baru untuk membuat SK atau peraturan daerah tentang payung hukum honorer K2.

“Buat kami PNS Harga Mati. Jangan biarkan harapan kami sirna begitu saja yang telah melaksanakan pengabdian hingga belasan tahun. Jangan biarkan kami kecewa hingga memilih tak memakai hak pilih kami (Golput -red) pada Pilpres 2019 atau mengalihkan pilihan kami tidak kepada pemerintah sekarang,” ancamnya.

TRENDING :  Gedung Matahari Plasa Kudus Diasuransikan Rp 9 Miliar

“Pemda telah mengusulkan tambahan CPNS tahun 2018 sejumah 530. Akan tetapi yang muncul dan disetujui pemerintah hanya 438 orang,” papar Hendro yang menjadi wakil BKPP Pemda Kudus.

Ketua komisi A DPRD Kudus yang turut hadir bersama Mardijanto dan Hendro (BKPP Kepegawaian Pemda Kudus) dalam audiesnsi honorer K2 menyampaikan, DPRD siap memfasilitasi usaha forum honorer K2 dengab membuatkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. (NNC/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :