Tak Penuhi Target UHC 2018, BPJS Kesehatan Terus Perluas Cakupan

oleh
Kartu BPJS dan KIS (Istimewa)

Kudus, ISKNEWS.COM – Memasuki tahun kelima implementasi progam Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN -KIS). Hingga kini cakupan kepesertaan JKN – KIS menuju Universal Health Coverage (UHC) diakhir tahun 2018, masih jauh dari target yang ditentukan, yakni seluruh penduduk terkover JKN – KIS.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus cakupan JKN – KIS di Kudus hingga 2 Oktober 2018 sekitar 658.672 jiwa atau 78,1%. Dengan kata lain, masih ada sekitar 185.175 jiwa atau setara 21,9% penduduk Kudus yang belum terkover oleh JKN – KIS.

TRENDING :  Kebijakan Rujukan Berjenjang BPJS Rugikan Rumah Sakit Besar Di Kudus

Dwi Rachmadi, Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus mengaku untuk mencapai UHC diakhir tahun 2018 cukup sulit, meski masih ada waktu beberapa bulan lagi. Kurangnya kesadaran masyarakat kan asuransi keehatan, membuat lonjakan cakupan JKN – KIS di Kudus tidak bisa melonjak tajam setiap bulannya.

Tak dipungkiri, selama ini banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN – KIS setelah salah satu keluarganya ada yang sakit. Hal ini dibuktikan dari masih rendahnya peserta JKN dari golongan Mandiri.

TRENDING :  Penentuan Awal Bulan Rajab 1437 H Jatuh Pada Besok

“Jumlah kepesertaan dari sektor mandiri sampai saat ini ada sebanyak 75. 320 jiwa. Paling banyak memang di dominasi dari sektor formal seperti Instansi pemerintah, perusahaan dan swasta,” jelasnya.

Mekipun belum bisa memenuhi target UHC diakhir tahun 2018. Dwi Rachmadi mengatakan jika pihaknya terus berupaya meningkatkan cakupan JKn – KIS di Kabupeten Kudus.

“Target cakupan JKN – KIS di Kudus pada akhir tahun 2018 ini adalah 95 persen. Saat ini, kami masih memiliki tugas untuk menyelesaikan 16,9 persen sisanya ditahun ini. Kami menargetkan KUdus mencapai Universal Helath Coverage pada tahun 2019,” paparnya.

TRENDING :  Iuran BPJS Perangkat Desa Tak Dibayarkan

Dia mengungkapkan, dari koordinasi yang sudah dilakukan pihaknya hingga kini Pemda Kudus belum memiliki anggaran yang cukup untuk mendaftarkan penduduknya yang belum terkover JKN – KIS.

Sehingga, langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pihaknya saat i9ni adalah validasi data peduduk yang belum terdaftar di JKN – KIS untuk memastikan penanggungannya. Selain itu, ia menegaskan pihaknya sampai saat ini masih melakukan sosialisasi kepada warga terkait tata cara pendaftaran dan manfaat JKN – KIS.(NNC/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :