Tak Tahu Batas Wilayah Melaut Nelayan Pati Keluhkan Sering Ditangkap Kamla

Tak Tahu Batas Wilayah Melaut Nelayan Pati Keluhkan Sering Ditangkap Kamla

Pati – Sejumlah nelayan di Kabupaten Pati mengeluhkan tindakan keamanan laut yang sering melakukan penangkapan. Mereka ditangkap rata-rata karena tidak tahu batas wilayah melaut.

“Keamanan laut (Kamla) selalu menangkap, menangkap, dan menangkap teman-teman nelayan. Sementara itu, operasinya nelayan kami bukan hanya di laut Jawa, tetapi juga di luar provinsi. Seandainya ditangkap, ikan dirampas. Duit pun (hilang) sampai ratusan juta,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat dialog seputar larangan penggunaan cantrang di Komplek Kantor Kecamatan Pati, Rabu (18/1).

TRENDING :  Polwan Yang Nyamar Jadi PSK Dapat Penghargaan

Rasmijan menjelaskan, rekan-rekannya yang ditangkap umumnya karena melaut di perbatasan Kalimantan Selatan, Makassar, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Para nelayan pun menginginkan agar pemerintah bisa memberikan jaminan perlindungan dari aksi penangkapan oleh petugas Kamla. Selain masalah penangkapan, mereka juga meminta toleransi agar tetap bisa menggunakan alat tangkap cantrang dalam masa perpanjangan ini.

Menanggapi aduan nelayan, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya perlu berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Badan Keamanan Laut serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menuntaskan persoalan keamanan laut. Sebab, masalah yang diadukan nelayan bukan hanya wilayah Kapolda, tapi nasional. Di samping itu, gubernur berpendapat, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan memperkenalkan mereka pada teknologi.

TRENDING :  Bupati Pati Cek Persiapan Pameran Jambore, Kayuh Sepeda

“Melihat batas laut nggak bisa, maka butuh pelatihan, butuh teknologi,” ujarnya.

Setelah berdialog dengan nelayan di Pati, Gubernur Ganjar Pranowo juga berdialog dengan nelayan Rembang di Alun-alun Rembang. Sebagian besar nelayan mengeluhkan sulitnya memeroleh akses modal, kalau mereka harus berganti alat tangkap. Sebab, banyak nelayan yang saat ini sudah menanggung hutang.

Merespon masalah itu, gubernur menyampaikan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Presiden, Direktur Utama BRI dan BNI untuk memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Bagi nelayan yang masih memiliki hutang, mungkin bisa dilakukan reschedulling.

“Selama ini hubungan dengan Bank Jateng clear. Saya kemarin bicara dengan presiden, dengan Dirut BRI, ada BNI juga. Bisa nggak BRI dan BNI jadi dua bank yang bisa mendampingi. Umpama yang punya hutang, mau ganti alat tangkap, reschedule. Kalau yang belum (punya hutang) dikasih akses permodalan yang mudah. Bunganya rendah. Saya minta dengan presiden. Apakah KUR bisa digunakan untuk ini dengan skema khusus untuk mengatasi cantrang ini? Kita tinggal menunggu,” jelasnya. (HJT)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post