Tanggapan Kemenag Dan MUI Kudus Tentang Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila

Tanggapan Kemenag Dan MUI Kudus Tentang Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila
Kudus, isknews.com – Kepala Kemenag Kabupaten Kudus dan Ketua MUI Kudus dalam ulasannya terkait terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas radikal di Indonesia, dalam sebuah kesempatan sebagai pembicara pada rapat kerja keduanya menyampaikan ulasannya tentang beberapa hal salah satunya adalah terkait Perppu tersebut.
Menurut Kepala Kemenag Kudus, Drs. H Noor Badi, Indonesia didirikan atas 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan hal ini sudah menjadi keputusan final yang sangat relevan dan dan menjadi konsensus ideal bagi bangsa Indonesia, untuk itu penerbitan Perppu no 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas radikal didasarkan atas situasi dan kondisi negara saat ini dimana ada kegentingan yang memaksa..
Sejak dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2017 yang difokuskan pada organisasi massa anti Pancasila oleh Presiden Joko Widodo, pro dan kontra mewarnai media sosial kita. Perppu tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk memudahkan mengingat, maka Perppu ini kemudian secara singkat dikenal dengan Perppu Ormas Anti Pancasila.
“Konteks lahirnya Perpu yaitu kegentingan nasional akan berkembangnya paham radikalisme yang justru disebarluaskan oleh sejumlah ormas. Jadi secara sederhana Perppu ini ditujukan untuk mempertahankan rumah kita bernama Indonesia dimana segala keberagaman diakui dan dilindungi”. Ujar Noor Badi.
Hal tersebut disampaikan Noor Badi saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Pengawasan aliran kepercayaan (PAKEM) dengan tema ” Peran pemerintah daerah terhadap kebijakan /aturan yang ditetapkan dalam menjaga kondusifitas wilayah ” , Digelar di Aula Balai Desa Rendeng Kudus, dengan penyelenggara Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus dengan pembicara yang lain adalah Hasran SH (Kajari Kudus), KH.Ahmad Hamdani H (Ketua MUI) dan Drs.Eko Hari Jatmiko (Kakesbangpol), Jumat (28/7/17).
Dilanjutkan oleh Noor Badi, HTI yang berideologi khilafah dengan penerapan syariatnya sangat tidak tepat diterapkan pada kemajemukan agama dan keyakinan warga negara Indonesia, “Apabila ada warga desa yang mengikuti ideologi khilafah, sampaikan bahwa kita sebagai orang Islam sudah ada pedoman dalam surat Al Kafiruun, kalo ideologi khilafah dengan penerapan syariat Islam diterapkan bagi semua warga yang beragama selain Islam maka hal ini akan menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, ketua MUI Kudus, H.Ahmad Hamdani. terkait dengan penerbitan perpu tersebut mengungkapkan, Prinsip penyelenggaraan negara tentunya dimulai dari memilih pemimpin , kriteria yang di ajarkan dalam Islam adalah kita memilih pemimpin yang profesional dan kompeten, Adil , persamaan dan musyarawah.
“Ditinjau dalam perspektif Islam terhadap ideologi Pancasila adalah Pancasila tidak bertentangan dengan Islam bahkan selaras , Pancasila bisa disamakan dengan piagam Madinah , Adanya Pancasila menunjukkan Indonesia bukan negara atheisme , bukan negara sekuler ,bukan negara theokrasi dan bukan negara monarchi, Ujarnya.
“Pancasila bukan agama dan tidak bisa menduduki fungsi sebagai agama namun falsafah dalam kandungan pancasila selaras dengan ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia,” katanya.
Nilai dasar demokrasi adalah memanusiakan manusia dan mengatur pola hubungan warga negara agar tercipta kedamaian dan kerukunan.
“Pancasila sebagai dasar dan falsafah harus dipahami , dihayati dan diamalkan , Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat di selaraskan dan bukan bertentangan dan jangan dipertentangkan, Pemerintah mengeluarkan Perppu salah satu sebabnya adalah negara dalam kondisi genting, adanya pro dan kontra di masyarakat dikarenakan adanya pasal dalam Perppu harusnya perlu dilakukan kajian lebih dahulu.,” pungkasnya. (YM)
KOMENTAR SEDULUR ISK :
TRENDING :  Ketua MUI Kudus: Jadi Investor Syariah? Kenapa Tidak!

Share This Post

Comments are closed.