Targetkan WTP Permasalahan Aset Harus Tuntas

oleh

Rembang, isknews.com (Lintas Rembang) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berdasarkan hasil dari LHP  BPK, merupakan salah satu kabupaten bersama 5 kabupaten lain di Jawa Tengah yang masih mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menjadi keprihatinan Bupati Rembang H Abdul hafidz saat membuka kegiatan gelar pengawasan daerah  tahun 2017 Selasa pagi (21/11) di lantai 4 kantor Bupati .

Bupati mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi beban untuk diperbaiki supaya tahun 2018 mendatang kabupaten Rembang  bisa mendapat opini WTP.  dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 hingga saat ini Kabupaten Rembang belum tercatat meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TRENDING :  Bupati Berharap KB-PII Jadi Inspirator Pelajar Indonesia

Untuk itu Ia meminta semua Organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menindaklanjuti secara cepat hasil dari rekomendasi BPK , dan  berkomitmen bersama-sama untuk  mewujudkannya.

“Terus terang ini menjadi beban saya ketika BPK memberikan Opini kepada pemkab Rembang karena tidak mendapatkan opini WTP, ini renungan dan harus kita tindaklanjuti semua OPD untuk berkomitmen bersama melakukan perbaikan-perbaikan dalam mewujudkannya, bagi Kepala OPD yang tidak sanggup tentu sudah tidak pantas menjadi kepala OPD “, Ujarnya.

TRENDING :  Sistem Pendaftaran Kluster Solusi Tingkatkan Pelayanan Pasien

Untuk mewujudkannya pemkab Rembang melalui pakta integritas telah merekomendasikan semua OPD segera menyelesaikan permasalahan aset, karena selama ini menjadi faktor yang sulit mendapatkan WTP.

Pihaknya juga meminta perhatian terkait penggunaan uang negara tidak hanya dibelanjakan saja, tetapi bagaimana pencatatannya. Menurutnya menggunakan uang negara harus dihitung mulai dari .perencanaan tepat sasaran atau tidak,  pelaksanaannya, pengaturannya, maupun  pengawasannya, dan ini menjadi tanggung jawab kita.

TRENDING :  Empat Pelamar Jabatan Sekda Kudus Lolos Seleksi Administrasi

Ia juga berpesan kepadanya untuk mulai menata penggunaan anggaran, regulasi pelaksanaan pengawasan, dan pencatatan aset. Untuk semua itu agar segera diselesaikan, jangan sampai ada uang yang dibayarkan tanpa dicatat, uang dibayarkan tanpa ada pencatatannya karena semua aset sangat penting.

Pencatatan aset yang tidak terkendali selama berpuluhpuluh tahun menjadi faktor utama gagalnya mendapatkan WTP. Dari catatan LHP BPK tahun 2016 lalu menyatakan ada 1,3 Trilyun aset yang belum diyakini kewajarannya. (rtw)

KOMENTAR SEDULUR ISK :