Blora, isknews.com (Lintas Blora) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Blora baru terdapat 16 unit yang berdiri, dari 271 desa yang tersebar di wilayah setempat. Dari sejumlah BUMDes tersebut hanya sebatas embrio dan belum sepenuhnya berjalan. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Blora, Kustanto Muji Harjono.
Menurutnya, masih banyak yang perlu disampaikan kepada Desa. Pasalnya masih banyak Kepala Desa yang masih bingung dalam menentukan bidang usahanya. “Karena Baru tahun 2017 ini digalakkan oleh kementerian. Yang diharapkan bisa terbentuk. Sehingga pada tahun 2018 sudah punya gambaran untuk menentukan bidang usaha apa yang akan dijalankan,” terangnya.
Di Blora, lanjut dia, belum ada BUMDes yang berjalan dengan baik. “Kalau pun ada baru belajar berjalan. Perlu adanya sosialisasi dulu, BUMDes itu apa dan tujuanya apa. Yang ada saat ini masih sebatas embrio,” terangnya. Harapanya, lanjut dia, dengan berjalannya BUMDes nanti bisa berkontribusi ke Desa saat Dana Desa tidak ada lagi atau turun drastis.
Sebenarnya, Gunadi, Kepala Dinas PMD, menambahkan, kalau Kepala Desa Cerdas bisa menangkap peluang ini (red-pendirian BUMDes). “Karena tujuanya luar biasa, untuk kemandirian desa. Disana desa bisa melakukan pengelolaan keuangan yang pembagiannya bisa masuk dalam pendapatan desa,” jelasnya.
Tidak hanya satu bidang usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes. “Sektor bisa bercabang. Contohnya pengelolaan simpan pinjam, sumber daya air, pertanian, penyediaan bahan pokok, hingga mengelola jasa,” jelasnya.
Terlebih jika bulog bisa menangkap peluang ini, lanjut dia, bisa melakukan kerjasama menyediakan 10 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Terlebih saat menjelang Ramadhan seperti saat ini, BUMDes bisa ikut berperan dalam penyediaan bahan pangan.
“Tapi dalam pengelolaan BUMDes harus matang. Karena orang yang ditunjuk itu harus benar-benar memiliki jiwa wirausaha betul dan memiliki komitmen. Karena kerja di awal itu biasanya kerjabakti dulu dan tidak mungkin langsung berhasil,” terangnya.
Pihaknya melihat, dalam pembentukan BUMDes ada desa yang tidak menganggarkan dan ada yang sudah menganggarkan antara Rp 5 juta sampai Rp 100 juta. “Kalau Rp 5 juta itu hanya untuk memfasilitasi pendirian saja. Karena prosesnya cukup panjang,” ungkapnya. Minimal, lanjut Gunadi, dianggarkan Rp 200 juta dari Dana Desa (DD) supaya BUMDes itu bisa berjalan.
“Tapi itu sangat sulit. Terutama kendala SDM yang masih minim serta dukungan Kepala Desa,” tuturnya.
Yang paling penting, kata dia, adalah pengembangan SDM-nya. “Kalau SDM-nya mampu baru kemudian memberikan modal untuk menjalankan usaha yang akan bergerak dibidang apa,” kata Gunadi. Pemerintah dalam hal ini, memberikan dukungan penuh, termasuk dalam pengembangan SDM. (as)
